- KAPAL PURO mendesak pemerintah Palembang meneliti kembali sejarah Pulau Kemaro agar sesuai dengan jejak Kesultanan Palembang.
- Komunitas tersebut menuntut pemulihan atribut beraksara Jawi dan penguatan status pulau sebagai cagar budaya pertahanan.
- Pemerintah diminta memfasilitasi penelitian ilmiah melibatkan akademisi untuk mengkaji status makam dan identitas tokoh sejarah.
SuaraSumsel.id - Pulau Kemaro, salah satu ikon wisata Kota Palembang, kembali menjadi perhatian setelah muncul tuntutan agar sejarah dan identitas kawasan tersebut dikaji ulang. Komunitas Aktivis Penyelamat Aset Palembang Darussalam di Pulau Kemaro (KAPAL PURO) menilai terdapat perbedaan antara narasi wisata yang berkembang dengan klaim sejarah yang mereka yakini.
Ketua KAPAL PURO, Vebri Al Lintani, menyatakan komunitasnya mendesak pemerintah dan para pemangku kepentingan melakukan penelusuran sejarah secara menyeluruh terhadap Pulau Kemaro, termasuk asal-usul kawasan, status makam yang berada di pulau tersebut, serta jejak Kesultanan Palembang Darussalam.
Menurut Vebri, narasi mengenai legenda Siti Fatimah dan Tan Bun Ann selama ini lebih dominan dikenal masyarakat dibandingkan sejarah yang menurutnya berkaitan dengan pertahanan Kesultanan Palembang. "Kami meminta sejarah Pulau Kemaro diteliti kembali secara komprehensif agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh," ujarnya dalam pernyataan tertulis.
Minta Pulihkan Identitas Sejarah
Baca Juga:5 Mitos Pulau Kemaro yang Masih Dipercaya Warga, dari Cinta Tragis hingga Pantangan Misterius
Selain meminta kajian sejarah, KAPAL PURO juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, antara lain pemulihan atribut sejarah beraksara Jawi, penguatan status Pulau Kemaro sebagai kawasan cagar budaya pertahanan, hingga penyediaan fasilitas ibadah bagi pengunjung Muslim.
Komunitas tersebut juga mengusulkan agar penyelesaian persoalan dilakukan melalui dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pernyataannya, KAPAL PURO juga menyampaikan pandangan mengenai identitas sejarah Kapiten Bong Su dan tata cara penghormatan di kawasan makam yang menurut mereka perlu dikaji kembali berdasarkan sumber-sumber sejarah.
Mereka meminta pemerintah memfasilitasi penelitian sejarah yang melibatkan akademisi, budayawan, tokoh agama, serta ahli sejarah agar diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari Pemerintah Kota Palembang, maupun instansi pelestarian budaya terkait berbagai tuntutan tersebut.
Baca Juga:Selain Pulau Kemaro, Ini 5 Hidden Gem Imlek di Kota Palembang yang Jarang Diketahui
Karena itu, seluruh pernyataan mengenai sejarah, identitas tokoh, maupun dugaan pelanggaran yang disampaikan KAPAL PURO merupakan pandangan organisasi tersebut yang masih memerlukan verifikasi dan tanggapan dari pihak-pihak terkait.
