- Forum Masyarakat Sumatera Selatan menggelar aksi damai di kantor DPRD Sumatera Selatan pada Selasa, 23 Juni 2026.
- Massa menuntut keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis karena dinilai bermanfaat bagi kesehatan anak dan ekonomi masyarakat lokal.
- Aksi tersebut memicu pertanyaan publik terkait latar belakang peserta serta keterkaitan mereka dengan kepentingan ekonomi program pemerintah.
SuaraSumsel.id - Massa memadati kawasan depan DPRD Sumatera Selatan, Selasa (23/6/2026). Mereka datang membawa spanduk, poster, dan berbagai atribut dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi perdebatan di sejumlah daerah.
Aksi yang digelar oleh kelompok yang menamakan diri Forum Masyarakat Sumatera Selatan itu berlangsung damai. Dari pengeras suara, massa menyampaikan dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, anak-anak sekolah, serta menggerakkan ekonomi rakyat.
Namun di tengah ramainya aksi tersebut, muncul pertanyaan yang berkembang di publik dan media sosial: siapa sebenarnya massa yang turun ke jalan?
Sebab sejak awal, banyak warga mengira peserta aksi didominasi pemilik dapur MBG, pemasok bahan pangan, atau pihak yang secara langsung memperoleh manfaat ekonomi dari program tersebut..
Baca Juga:Aksi Mahasiswa Sumsel Kritisi Pemerintahan Prabowo-Gibran Masih Berlanjut di Palembang
Koordinator aksi Arifin Kalender mengklaim program MBG tidak hanya memberikan manfaat kepada siswa sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi yang melibatkan petani, peternak, UMKM, hingga penyedia jasa katering.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika manfaat ekonomi program memang menjangkau banyak sektor, sejauh mana peserta aksi merupakan penerima manfaat langsung dari program tersebut?
Dukungan yang Datang di Tengah Polemik
Aksi dukungan terhadap MBG muncul ketika program tersebut masih menjadi bahan perdebatan publik di berbagai daerah. Di satu sisi, pemerintah menilai MBG sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan membangun sumber daya manusia Indonesia. Program ini juga diklaim menciptakan efek ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
Namun di sisi lain, program tersebut juga menghadapi kritik terkait tata kelola, pengawasan, kualitas makanan, hingga sejumlah kasus keracunan yang pernah terjadi di beberapa daerah.
Baca Juga:12 Kali Raih WTP, Mengapa BPK Masih Minta Sumsel Benahi Sejumlah Hal?
Karena itu, munculnya aksi dukungan dari masyarakat menjadi fenomena yang menarik. Jika biasanya demonstrasi identik dengan penolakan terhadap kebijakan pemerintah, kali ini yang terjadi justru sebaliknya: massa turun ke jalan untuk meminta sebuah program pemerintah tetap dijalankan.
Pertanyaan yang kini berkembang bukan lagi soal ada atau tidaknya manfaat MBG, melainkan siapa yang paling terdorong untuk mempertahankan program tersebut.
Apakah dukungan murni lahir dari keyakinan bahwa MBG penting bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia? Ataukah ada faktor ekonomi yang membuat sebagian kelompok merasa keberlangsungan program tersebut turut menentukan sumber pendapatan mereka?
Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak bisa diperoleh hanya dari satu aksi demonstrasi.
Namun satu hal yang pasti, aksi di DPRD Sumsel menunjukkan bahwa MBG bukan lagi sekadar program makan gratis bagi siswa. Program ini telah berkembang menjadi isu sosial, ekonomi, sekaligus politik yang melibatkan banyak kepentingan dan kelompok masyarakat.
Di tengah perdebatan tersebut, transparansi mengenai siapa saja yang terlibat dalam rantai pelaksanaan MBG serta siapa yang memperoleh manfaat langsung dari program akan menjadi kunci untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik.
