- KPK menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan setelah operasi tangkap tangan.
- DPW Partai NasDem Sumatera Selatan menegaskan bahwa Edison bukan merupakan kader atau pengurus partai politik mereka.
- Edison terpilih sebagai Bupati Muara Enim periode 2025–2030 berkat dukungan koalisi partai pada Pilkada tahun 2024 lalu.
Hal inilah yang kini dilakukan NasDem Sumsel terhadap Edison.
Beda Kader Partai dan Calon yang Diusung
Perdebatan mengenai status Edison juga membuka diskusi menarik mengenai perbedaan antara kader partai dan calon kepala daerah yang diusung partai.
Kader partai adalah individu yang secara resmi terdaftar, mengikuti proses kaderisasi, dan menjadi bagian dari struktur organisasi partai.
Baca Juga:Mengapa Keponakan Edison Ikut Jadi Tersangka? Ini Peran Adi Triadi dalam Kasus Suap Muara Enim
Sementara calon kepala daerah yang diusung partai belum tentu memiliki status tersebut. Mereka dapat berasal dari luar partai, tetapi mendapatkan dukungan politik karena dinilai memiliki elektabilitas, pengalaman birokrasi, atau dukungan masyarakat yang kuat.
Edison sendiri dikenal memiliki latar belakang panjang sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum akhirnya terjun ke dunia politik lokal.
KPK Tetapkan Edison sebagai Tersangka
KPK telah menetapkan Edison sebagai salah satu dari empat tersangka dalam perkara dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Sumatera Selatan.
Baca Juga:Selain Rp2 Miliar, KPK Temukan Rekening Nomine atas Nama OB dalam Kasus Bupati Edison
Dalam perkara itu, KPK juga mengamankan barang bukti hampir Rp2 miliar yang terdiri dari uang tunai rupiah, dolar Amerika Serikat, riyal Arab Saudi, hingga saldo rekening yang kini menjadi bagian dari alat bukti penyidikan.
Selain Edison, sejumlah pihak lain turut ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Adi Triadi yang merupakan keponakan Edison.
Publik Menunggu Sikap Politik Selanjutnya
Meski telah menegaskan Edison bukan kader partai, publik kini menanti bagaimana sikap politik partai-partai pengusung terhadap perkembangan kasus tersebut.
Sejumlah pengamat menilai kasus yang menjerat kepala daerah sering kali menjadi ujian bagi partai politik dalam menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sementara proses hukum terus berjalan di KPK, perhatian masyarakat kini tidak hanya tertuju pada konstruksi perkara dugaan suap yang menjerat Edison, tetapi juga pada dinamika politik yang muncul setelah salah satu kepala daerah hasil Pilkada 2024 tersebut resmi menyandang status tersangka.
