- Pada tahun 2026, Palembang mengalami ironi karena ratusan SD dan puluhan SMP negeri masih dalam kondisi rusak parah.
- Dinas Pendidikan mencatat banyak sekolah butuh perbaikan serius akibat keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi fisik.
- Kondisi ini menimbulkan kritik publik mengenai prioritas pembangunan kota metropolitan yang mengabaikan ruang belajar layak.
SuaraSumsel.id - Palembang terus memoles citra sebagai kota metropolitan di Sumatera Selatan. Pembangunan infrastruktur jalan, kawasan komersial, hingga ruang publik berjalan masif dari tahun ke tahun.
Namun memasuki 2026, wajah modern kota ini menyisakan ironi mendalam di sektor paling mendasar: pendidikan. Ratusan sekolah dasar (SD) dan puluhan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Palembang masih tercatat dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan serius.
Melansir sumselupdate.com-jaringan Suara.com, Dinas Pendidikan Kota Palembang menunjukkan bahwa dari total SD negeri yang ada, sekitar 130 sekolah membutuhkan perbaikan, sementara puluhan SMP juga berada dalam kondisi serupa, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Fakta ini menempatkan Palembang pada posisi dilematis: kota besar dengan laju pembangunan tinggi, tetapi masih bergulat dengan ruang kelas bocor, dinding retak, dan fasilitas belajar yang jauh dari kata layak.
Pemerintah Kota Palembang melalui Pemerintah Kota Palembang menyatakan telah menargetkan sekolah-sekolah tersebut agar secara bertahap menjadi layak pakai. Namun bagi publik, persoalan ini terasa bukan hal baru. Kondisi sekolah rusak telah berulang kali muncul dalam laporan tahunan, seolah menjadi masalah struktural yang tak kunjung tuntas meski pergantian anggaran dan program terus berjalan.
Baca Juga:Bukan Sekadar Ganti Baju! Ini Aturan Baru Seragam ASN 2026 yang Diterapkan di Sumsel
Alasan yang kerap dikemukakan adalah keterbatasan anggaran. Sebagian besar belanja pendidikan terserap untuk kebutuhan rutin, seperti gaji dan tunjangan aparatur, termasuk pembiayaan PPPK. Akibatnya, ruang fiskal untuk rehabilitasi fisik sekolah menjadi sempit. Dalam satu tahun anggaran, dana yang tersedia hanya mampu menyentuh sebagian kecil dari total sekolah yang membutuhkan perbaikan, sementara sisanya kembali masuk daftar tunggu.
Situasi ini memunculkan kritik soal prioritas pembangunan. Di tengah proyek-proyek besar yang menyedot anggaran, sekolah negeri—yang menjadi tumpuan mayoritas warga—justru tertinggal. Padahal, ruang belajar yang aman dan layak adalah fondasi utama kualitas pendidikan. Ketika siswa harus belajar di ruang kelas dengan atap rawan bocor atau lantai rusak, risiko keselamatan dan penurunan konsentrasi belajar menjadi nyata.
Dampak kerusakan sekolah tidak berhenti pada fisik bangunan. Guru harus beradaptasi dengan keterbatasan fasilitas, sementara orang tua menyimpan kekhawatiran setiap kali anaknya berangkat sekolah. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan, bahkan di dalam satu kota yang sama. Sekolah yang lebih baik fasilitasnya akan melaju, sementara yang rusak tertinggal.
Pemerintah kota menyatakan optimistis persoalan ini dapat dituntaskan dalam beberapa tahun ke depan melalui kombinasi APBD dan dukungan dari pemerintah pusat. Namun pengalaman sebelumnya membuat publik bersikap lebih kritis. Tanpa perubahan signifikan dalam perencanaan jangka panjang, skala prioritas anggaran, serta transparansi progres perbaikan, target tersebut berisiko kembali menjadi sekadar janji tahunan.
Ironi sekolah rusak di Palembang pada 2026 menjadi pengingat bahwa status kota metropolitan tidak cukup diukur dari jalan mulus dan gedung tinggi. Kualitas ruang belajar anak-anak adalah cermin sesungguhnya dari keberpihakan pembangunan. Selama ratusan SD dan puluhan SMP masih menunggu sentuhan perbaikan, pertanyaan tentang keadilan dan arah pembangunan kota ini akan terus menggema.
Baca Juga:Jelang Detik-Detik Tahun Baru, 11 Daerah di Sumsel Berpotensi Hujan Lebat
