- 15 WNI asal Sumsel terjebak di Kamboja setelah dijanjikan kerja di Malaysia, namun menjadi operator judi daring.
- Ke-15 pekerja tersebut berangkat secara nonprosedural karena tidak terdaftar dalam sistem E-PMI dan dokumennya disita sindikat.
- Saat ini mereka aman di bawah perlindungan otoritas Kamboja, menunggu dokumen perjalanan yang sedang diurus KBRI Phnom Penh.
SuaraSumsel.id - Kasus 15 warga Sumatera Selatan yang terjebak di Kamboja memunculkan satu pertanyaan besar: bagaimana mereka bisa berangkat tanpa prosedur resmi dan lolos dari sistem pengawasan pekerja migran?
Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) tersebut dalam kondisi aman. Namun, proses pemulangan mereka masih menunggu penyelesaian dokumen perjalanan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh.
Kepala BP3MI Sumsel, Waydinsyah, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi 15 WNI tersebut melalui komunikasi intensif, termasuk sambungan video dan pesan singkat.
“Kami pastikan 15 orang ini dalam keadaan aman. Kebutuhan makan terpenuhi dan kondisi mereka terus terpantau. Saat ini mereka menunggu proses dokumen yang sedang ditangani KBRI,” ujarnya melansir ANTARA.
Baca Juga:Bank Sumsel Babel Percepat Kepemilikan Rumah Lewat KPR Subsidi FLPP One Day Approve
Waydinsyah menjelaskan, para WNI tersebut diduga menjadi korban penipuan lowongan kerja nonprosedural. Mereka awalnya dijanjikan bekerja di restoran di Malaysia dengan iming-iming gaji tinggi. Namun setelah diberangkatkan, mereka justru dibawa melewati perbatasan hingga ke Kamboja dan dipekerjakan sebagai operator judi daring.
Hasil pengecekan melalui sistem Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI) menunjukkan nama mereka tidak terdaftar sebagai pekerja migran resmi. Artinya, keberangkatan dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“Negara Kamboja tidak dibuka untuk penempatan pekerja migran Indonesia, terlebih untuk pekerjaan operator judi. Modusnya dijanjikan kerja di Malaysia, lalu dibawa melewati perbatasan hingga ke Kamboja. Sesampainya di sana, dokumen paspor biasanya disita oleh sindikat,” jelas Waydinsyah.
Praktik seperti ini kerap dikaitkan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang memanfaatkan kerentanan pencari kerja dengan janji penghasilan besar dan proses cepat.
Saat ini, 15 WNI tersebut berada di bawah perlindungan otoritas setempat sambil menunggu penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dan izin keluar (exit permit) dari Pemerintah Kamboja.
Baca Juga:5 Fakta Penahanan 2 Direktur BUMN di Sumsel dalam Kasus Korupsi Distribusi Semen
BP3MI Sumsel juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait proses pemulangan. Pemprov Sumsel disebut siap menanggung biaya tiket kepulangan setelah dokumen perjalanan dari Kementerian Luar Negeri melalui KBRI rampung diproses.
Kasus ini kembali menyoroti celah rekrutmen kerja nonprosedural yang masih terjadi di masyarakat. Tawaran kerja melalui media sosial atau jaringan perantara tanpa verifikasi resmi sering kali menjadi pintu masuk sindikat.
BP3MI Sumsel mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi di luar negeri tanpa kontrak kerja jelas dan dokumen resmi.
“Pastikan selalu berkonsultasi dengan pemerintah daerah atau BP3MI sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri agar terhindar dari praktik penipuan,” tegas Waydinsyah.
Kasus 15 warga Sumsel ini menjadi pengingat bahwa keinginan mencari nafkah di luar negeri harus dibarengi kehati-hatian dan prosedur yang sah. Di balik janji kerja menggiurkan, risiko eksploitasi dan penyalahgunaan dokumen masih menjadi ancaman nyata.
