Arlan menekankan bahwa keberadaan tambang batu bara dan angkutan batu bara di sepanjang Sungai Musi telah meresahkan masyarakat, dengan dampak yang sangat merugikan, seperti kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat, dan penurunan kualitas kesehatan.
Ia pun menuntut agar izin seluruh stockpile batubara yang ada di sepanjang sungai segera dicabut dan ditutup, serta evaluasi terhadap aktivitas angkutan batu bara yang telah menyebabkan bencana bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Sebagai Koordinator Aksi “Sumatera Menolak Punah”, Arlan meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, untuk berani memimpin dan menginisiasi percepatan pemensiunan PLTU batubara guna mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Pulau Sumatera.
Ia juga mendorong agar langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dan konsolidasi dengan para gubernur di seluruh Sumatera.
Baca Juga:Ini Penjelasan Panjang Alex Noerdin Usai Diperiksa Kasus Pasar Cinde
Selain itu, Arlan mendesak Presiden Prabowo untuk segera merealisasikan proses pemulihan terhadap lingkungan dan korban yang telah jatuh akibat investasi di sektor tambang batu bara dan pembangkit energi fosil di Sumatera Selatan, khususnya, dan Pulau Sumatera pada umumnya.
Arlan mengingatkan bahwa transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sangat mendesak untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak.
Sebagai bukti nyata, 7 PLTU batubara di Sumatera telah berdampak pada 4.920 jiwa, yang kini menanggung dampak polusi udara yang semakin parah.
