SuaraSumsel.id - Hari Bumi bukan sekadar seremoni tahunan atau kampanye hijau sesaat—ia adalah seruan mendesak untuk bertindak nyata.
Di tengah eskalasi krisis iklim yang kian tak terbantahkan, Pulau Sumatera berdiri di titik kritis, sebuah persimpangan antara harapan dan kehancuran: memilih jalan transisi energi bersih, atau perlahan tenggelam dalam pusaran polusi dan ketamakan yang menggerogoti bumi dari dalam.
Dahulu, Sumatera dikenal sebagai paru-paru Indonesia, rumah bagi hutan tropis lebat, satwa endemik, dan kehidupan masyarakat adat yang bersinergi dengan alam.
Namun kini, citra itu kian memudar.
Baca Juga:Ini Penjelasan Panjang Alex Noerdin Usai Diperiksa Kasus Pasar Cinde
Dominasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara masih mencengkeram sistem energi di Sumatera, menjadi salah satu sumber polusi terbesar yang mengoyak ekosistem, meracuni udara, dan melepaskan emisi karbon dalam jumlah masif.
Kebergantungan pada energi kotor ini bukan hanya mencederai lingkungan lokal, tetapi juga menjadi penyumbang krisis iklim global yang dampaknya kian dirasakan: banjir bandang, kebakaran hutan, hingga perubahan cuaca ekstrem.
Saatnya kita mengubah arah. Hari Bumi harus menjadi momentum bagi Sumatera untuk berani melangkah ke depan—menuju transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kehidupan.
Seruan untuk transisi energi bersih di Sumatera kembali menggema dengan tegas dari para aktivis lingkungan dan pembela hak masyarakat.
Ali Akbar, Konsolidator Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) sekaligus Ketua Kanopi Hijau Indonesia, menyoroti minimnya langkah konkret dari negara dalam menjalankan agenda transisi energi yang sejati.
Baca Juga:Terpidana Korupsi Alex Noerdin Diperiksa Lagi, Kali ini Kasus Pasar Cinde
“Belum ada pergerakan yang signifikan dari negara,” tegasnya.
Menurutnya, strategi yang diambil justru cenderung manipulatif seperti co-firing, gasifikasi batubara, dan penggunaan biomassa, yang pada dasarnya hanya menjadi akal-akalan untuk melanggengkan dominasi batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik di Sumatera.
Sementara itu, Wilton Amos Panggabean dari YLBHI-LBH Pekanbaru menyuarakan dampak nyata PLTU terhadap kehidupan masyarakat Riau.
Ia menekankan bahwa PLTU Tenayan Raya tidak hanya memperparah krisis iklim melalui peningkatan emisi, tetapi juga merusak ekosistem Sungai Siak hingga menyebabkan nelayan di kawasan Okura tak lagi bisa mengonsumsi air sungai tersebut.
Dalam situasi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, keberadaan PLTU justru menambah penderitaan warga.
“Tidak adanya komitmen pemerintah untuk menghentikan laju emisi karbon berdampak langsung pada menurunnya kualitas hidup masyarakat Riau, terutama mereka yang tinggal di sekitar PLTU,” ujar Wilton.
