“Kdrt ini tidak pandang bulu, tapi memang stigma yang berkembang di masyarakat bahwa kdrt itu hanya terjadi pada masyarakat menengah kebawah, masyarakat kita kurang percaya bahwa orang dengan pendidikan tinggi atau aparat penegak hukum bahkan pejabat pemerintah bisa melakukan tindak kekerasan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yesi menjelaskan bahwa kdrt tidak hanya pertengkaran antara suami dan istri, akan tetapi pertengkaran yang terjadi antar orang yang tinggal di dalam satu rumah tangga.
“Kalau dari WCC, kami biasanya menggali informasi lebih dalam tentang permasalahannya seperti apa, kita akan tanya ke korban mau berakhir ke proses hukum atau hanya sekedar butuh teman cerita yang bisa menjaga rahasia mereka atau seperi apa,” jelasnya.
Karena WCC merupakan lembaga pendampingan yang konsen dalam menangani hak-hak perempuan sehingga peran dari WCC tidak untuk mengambil keputusan.
Baca Juga:Selagi Tidak Ada Kasus, Satgas Penanganan PMK Nasional Dorong Sumsel Maksimalkan Vaksinasi
“Jika pun nanti mau sampai ke tingkat perceraian, maka kita akan dampingi. Jika korban kdrt ini memerlukan prikolog maka akan kita jadwalkan untuk bertemu dengan paikolog untuk memberikan bimbingan psikis korban,” ujarnya seraya mengungkapkan jika ada yang mencabut laporan nantinya, karena ada pertimbangan mengiringi keputusan tersebut.
“Biasanya kalau korban kdrt yang sudah melapor namun di tengah jalan memutuskan untuk mencabut laporannya, biasanya karena diiming-imingi oleh pelaku atau suaminya, bisa juga karena berharap si pelaku akan berubah, atau karena demi anak dan juga karena masih cinta,” ujarnya,
“Biasanya yang datang ke kita itu korban yang sudah mengalami kdrt secara berulang kali, yang akhirnya nerasa harus cerita ke orang lain. Jadi kalau memang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga harus berani untuk melapor atau paling tidak cerita ke orang yang dipercayai,” tutupnya.
Kontributor: Siti Umnah
Baca Juga:Heboh Isu Perselingkuhan Kapolres Muara Enim, Ini Kata Polda Sumsel
