SuaraSumsel.id - Perkembangan inflasi yang terjadi sampai dengan September 2022 di Sumatera Selatan (Sumsel) bersumber dari dua hal yang perlu diperhatikan.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendorong inflasi Sumsel dari transportasi yang memberi tekanan cukup besar, mencapai 1,21% (mtm) kepada angka inflasi bulanan.
Kenaikan BBM memberi dampak bagi kenaikan tarif angkutan darat yang mendorong dampak lanjutan tehadap kenaikan harga-harga komoditas Volatile Food (VF - komoditas pangan bergejolak) seperti beras, bawang merah dan cabai merah.
Hal ini diungkapkan Kepala BI Provinsi Sumsel Erwin Soeriadimadja. Hal kedua yang perlu diperhatikan yakni TPID hendaknya menekan dampak inflasi Volatile Food, tercermin dari inflasi Volatile Food yang turun dari 3,37% (mtm) pada bulan Juni 2022 menjadi -0,77% (mtm) pada bulan September ini.
Baca Juga:Aset Negara di Sumsel Bermasalah, Gubernur Herman Deru Gandeng Kejaksaan
“Ke depan, kita masih punya kesempatan lebih besar lagi untuk menurunkan angka inflasi VF seiring penguatan GNPIP di setiap Kabupaten/Kota” ujar Erwin saat melakukan High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumatera Selatan secara hybrid di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang pada 10 Oktober 2022.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana, M.M. menyampaikan bahwa TPID dapat memanfaatkan berbagai anggaran pemerintah untuk menangani inflasi, seperti belanja wajib yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan sosial tambahan (alokasi 2% Dana Transfer Umum (DTU)), belanja tidak terduga (BTT), pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID), hingga optimalisasi dana desa sesuai Permendes.
“Kami juga mengapresiasi Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah sekitar Rp10 miliar karena termasuk dalam 10 besar provinsi yang mempunyai nilai kenaikan inflasi lebih kecil dari kenaikan nasional”, ujar Lydia.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya, menyampaikan bahwa seiring dengan kenaikan harga inflasi khususnya jelang akhir tahun, Bupati dan Wali Kota bersama dinas terkait yang tergabung dalam TPID harus mewaspadai dan segera mengambil tindakan antisipatif untuk menekan laju inflasi.
“Inflasi yang terus menerus naik akan mengakibatkan tingkat kemiskinan ekstrim dan tingginya pengangguran, untuk itu kami minta Kepala Daerah di wilayah Sumatera Selatan untuk senantiasa memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di tingkat masyarakat antara lain dengan pelaksanaan Pasar Murah maupun Operasi Pasar secara serentak/ berdekatan waktu sehingga dapat memberikan efek yang lebih besar”, ungkap Wakil Gubernur.
Baca Juga:Bus Prima Abadi Ditabrak Kereta Api di Perlintasan Lahat Sumsel, 24 Penumpang Terpental
Inflasi tahun 2022 diprakirakan menghadapi beberapa risiko dipengaruhi oleh instabilitas kondisi cuaca karena dampak la nina, tekanan harga beras, dan juga dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM terhadap tarif angkutan, bahan makanan dan bahan bangunan.
Berbagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking dilakukan guna memastikan inflasi dapat terkendali.
Untuk itu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan arahan Presiden dan selaras dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), maka beberapa langkah pengendalian inflasi yang akan dilaksanakan oleh TPID ke depannya yaitu optimalisasi Gerakan Tanam Cabai sebagai tindak lanjut Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), optimalisasi operasi pasar melalui pemanfaatan anggaran BTT, khususnya pada komoditi yang andilnya signifikan terhadap inflasi.
