SuaraSumsel.id - Dua bayi di Sumatera Selatan (Sumsel) sengaja ditinggalkan (dibuang) orang tua karena desakan ekonomi dinilai Pengamat Sosial perlu mengoreksi program pemerintah.
Pengamat Sosial dan Politik Sumsel Bagindo Togar Butar-Butar menilai kondisi tersebut sebagai gambaran miris di Provinsi Sumatera Selatan.
“Kalau kita lihat, ini merupakan suatu kondisi yang miris. Yang dimana mereka membuang bayinya karena alasan ekonomi yang mereka tidak mampu untuk merawat anaknya karena tidak ada biaya, bukan karena hasil hubungan gelap,” kata Bagindo saat dikonfirmasi via telepon pada Kamis, (29/9/22) kemarin.
Hal ini juga mejadi cerminan jika Pemerintah menyelesaikan kondisi ekonomi masyarakat.
Baca Juga:Jelang Pemuktahiran Data, Jumlah Pemilih Pemilu 2024 di Sumsel Capai 5 Juta
“Dengan adanya kasus ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam mengurus permasalahan ekonomi keluarga di lingkungan masyarakat. Kasus buang anak ini menjadi bukti kelalaian dan kegagalan pemerintah dalam mengurus kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Pemerintah dinilai tidak melakukan monitoring kondisi masyarakatnya, seperti melakukan pendataan ulang dalam menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang memang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Kalau tidak tepat sasaran itu artinya datanya bisa saja tidak masuk. Nah disini apa yang kurang? Kalau masalah administrasi maka tolong lah dibantu untuk administrasi. Itulah peran perangkat desa seperti RT, RW dan perangkag desa lainnya, untuk menyediakan layanan bantuan kepada masyarajat miskin,” jelasnya.
Selain dari itu, kasus buang bayi karena alasan ekonomi yang sulit juga banyak terjadi karena kurangnya kepedulian warga sekitar dan tetangga.
“Kalau tidak saling bantu dan peduli, artinya bahwa di masyarakat juga tingkat kepedulian sosialnya juga sudah rendah. Mereka seperti merasa bahwa tidak ada yang bisa membantu kondisi mereka yang sedang terjepit atau kesulitan ekonomi,” tambah dia.
Baca Juga:Serangan Beruang Ke Pemukiman Warga di Pagar Alam Sumsel Disebut BKSDA Karena Musim Durian
“Pemerintah seharusnya malu dengan kejadian ini, saya saja yang baca beritanya merasa miris sekali. Ini jadi momen untuk belajar baik dari dua Kabupaten tersebut maupun kabupaten lainnya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi, karena sangat menyedihkan di mana program KB, program ibu hamil di posyandu dari BKKBN di tingkat Kota/Kabupaten harus terus disosialisasikan,” tutupnya
Kontributor: Siti Umnah.
