SuaraSumsel.id - Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebutkan jika Wakil Wali Kota atau Wawako Palembang, Agustinda Fitrianti mundur dari jabatan bandara sekaligus anggota partai.
Pasca informasi tersebut beredar, Wawako Palembang ini enggan berkomentar.
Diwawancarai awak media usai pembukaan pasar murah di Kantor Camat Ilir II, Wawako Fitrianti enggan berkomentar. Dia tidak ingin membahas persoalan tersebut dikarenakan sedang menjalankan tugas sebagai wawako Palembang.
"Kagek (nanti) begawe dulu (bekerja dulu sebagai Wawako Palembang)," ujarnya kepada awak media, Senin (4/4/2022).
Baca Juga:LRT Sumsel Operasikan 88 Perjalanan Selama Ramadhan
Informasi Wawako Fitrianti dari PDI Perjuangan disampaikan dalam surat yang diterima DPC PDI Kota Palembang. Alasan mundur sebagai anggota partai, karena kesibukkan sebagai wakil wali kota atau wawako Palembang.
Karena itu, kata Fitrianti, ia lebih memprioritaskan kewajibannya sebagai wawako Palembang. "Yang penting bekerja dulu untuk membantu masyarakat, masalah itu (pengunduran diri) kagek (nanti) dulu. Nomer dua itu," sampainya.
Surat pengunduran diri Wawako Fitrianti diterima DPC Kota Palembang pada Rabu (30/3/2022). Ketua DPC PDIP Kota Palembang Yulian Gunhar melalui Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Hendra Wijaya mengatakan saat ini surat tersebut masih dalam proses tindak lanjut.
"Sementara ini baru di DPC yang menerima surat pengunduran diri itu, belum ke DPD dan DPP, mungkin satu dua hari ini bakal sampai ke mereka," ujarnya saat dihubungi Suara.com, Sabtu (2/4/2022).
Hendra juga mengatakan sampai saat ini belum ada calon pengganti yang akan menjabat sebagai Bendahara DPC PDIP Kota Palembang. "Untuk pengganti belum ada, suratnya baru diterima tanggal 30 Maret. Masih perlu dilanjutkan lagi ke DPD dan DPP, jadi masih butuh proses waktu," jelasnya
Baca Juga:Bio Solar Langka, Anggota DPRD Sumsel Desak Pertamina Atasi Kelangkaan
Untuk urusan pengganti Wawako Fitrianti akan menjadi urusan DPD dan DPP PDI Perjuangan. "Tapi pasti ada penggantinya, kita belum tau kapan. Itu jadi urusan para petinggi partai," pungkasnya.