SuaraSumsel.id - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa akan segera memegang jabatan penting di negara ini, yakni sebagai Panglima TNI. Pilihan pada sosok Jendral Andika dipastikan mempengaruhi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin berpendapat persetujuan DPR atas pencalonan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menimbulkan dinamika lainnya.
"Kalau selama ini namanya belum muncul dalam hasil survei, maka satu tahun ke depan saya prediksi situasinya mungkin akan lain," kata Said, di Jakarta, Minggu.
Sosok Jenderal Andika pun bisa saja moncer dalam hasil survei sebagai kandidat capres yang potensial.
Baca Juga:Anomali Cuaca, BPBD di Sumsel Segera Tetapkan Status Siaga Bencana
"Rakyat itu kan simpel aja cara berpikirnya. Mereka akan mencari sosok yang menurut nalar subjektifnya memiliki kecakapan tertentu. Ada yang senang dengan figur berlatar belakang militer karena tidak diragukan semangat NKRI-nya. Ada yang senang dengan penampilan fisik yang gagah dan murah senyum, dan sebagainya," ujarnya.
Figur Jenderal TNI Andika Perkasa juga ideal sebagai Calon Presiden alias Capres.
"Maka ketika petugas survei bertanya tentang siapa figur capres yang mereka inginkan, nama Jenderal bintang empat itu bisa menjadi jawaban spontan masyarakat sebagai responden survei," tuturnya.
Masyarakat pun sudah menunjukkan aspirasinya melalui survei.
"Tetapi menurut saya sekarang ini masyarakat tidak boleh melakukan upaya yang terkesan mendorong-dorong Jenderal Andika bermain politik selama beliau masih menjabat Panglima TNI," kata Said.
Baca Juga:Pertumbuhan Ekonomi Sumsel di Kuartal III 2021 Melambat
"Nah, disinilah saya kira masyarakat perlu bersabar dengan lebih memfokuskan diri pada dukungan terhadap beliau untuk menjalankan tugas sebagai Panglima TNI dengan sebaik-baiknya. Barulah nanti di lihat lagi situasinya ke depan akan seperti apa," papar Said.
Dia pun percaya Andika berpegang teguh pada Sapta Marga sehingga tidak akan pernah mau memanfaatkan jabatan bagi kepentingan politik.
"Tetapi kalau rakyat menginginkan beliau, mau bilang apa? Itu kan hak rakyat yang tidak boleh dibatasi," kata Said Salahudin. (ANTARA)
