Rekomendasi skorsing tersebut akan dibahas di rektorat. "Sehingga saat ini belum dijatuhkan hukuman, rekomendasi untuk dihukum, dan pembahasan hukuman akan dibahas di tingkatan rektorat," terang Sobri saat dihubungi.
Memanggapi kondisi ini, banyak akhirnya pihak bersolidaritas. Baik Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM se Pulau Sumatera dan Kamis (12/8/2021), solidaritas tersebut makin meluas hingga ke LPM di Pulau Jawa.
Mereka menilai ancaman skorsing yang diberikan kepada LPM Limas sebagai bentuk mematikan kreativitas dan nalar berekspresi mahasiswa akan kehidupan kampusnya.
Sementara AJI Palembang pun sudah mengeluarkan pernyataan sikap dan seruan, agar pihak dekanat tidak memberikan ancaman skorsing kepada pengurus LPM Limas yang menjalankan kerja-kerja jurnalistik.
Baca Juga:Danau Ranau Sumsel Tak Masuk Skala Prioritas Nasional, Ini Alasannya
Produk jurnalistik yang dikira bermasalah hendaknya diselesaikan sesuai dengan mandat UU Pers saat ini.
"Mendesak Dekanat FISIP Unsri mencabut sanksi yang diberikan pada pengurus LPM LIMAS, dan mendesak pihak kampus menghormati dan tidak mengalangi kerja-kerja jurnalistik di kampus, sekaligus menyelesaikan perkara jurnalistik lewat jalur jurnalistik," ujar Ketua AJI PAlembang dalam pernyataan sikapnya, Rabu (11/8/2021).
Kamis (12/8/2021), pihak dekanat mengundang para pengurus LPM LImas dengan mengikutsertakan orang tua mereka, dalam rangka memberi tahu orang tua tentang prilaku sehubungan dengan karikatur UKT.
Pada kesempatan ini, pengurus LPM Limas dapat secara langsung meminta maaf kepada Dekan.
Baca Juga:Ogah Umbar Hasil Pemeriksaan Kapolda Sumsel soal Donasi Fiktif, Mabes Polri Tutupi Kasus?
