SuaraSumsel.id - Aksi kritik dengan mengirimkan papan ucapan yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tidak berlangsung lama.
Setelah ditempatkan di depan Pengadilan Negeri yang menjadi satu kawasan kantor Gubernur Sumatera Selatan, papan ucapan tersebut ternyata diangkut dan disingkirkan.
Ketum DPD IMM Sumsel, Muhammad Iqbal menceritakan aksi memberikan ucapan selamat sebagai daerah termiskin tersebut ialah bentuk protes agar kemudian pemerintah bisa kembali berbenah mengenai tata kelola keuangan hingga pengentasan kemiskinan terwujud.
"MIsalnya mengoreksi pembangunan infrastuktur yang dirasa belum tepat atau tidak mendesak," ujarnya kepada Suarasumsel, Senin (22/2/2021).
Baca Juga:Resmi, Bangunan Pemerintahan di Sumsel Wajib Ornamen Tanjak
Ia mengungkapkan aksi ini berbentuk spontanitas dari sembilan OKP di Palembang dan lainnya. Awalnya, terdapat sembilan OKP yang akan mengirimkan karangan bunga tersebut.
Namun karena waktu mendesak, maka baru dua papan bunga yang dipajang di jalan tersebut.
"Dua papan ucapan ini pun bermasalah. Dua papan tersebut diangkut paksa oleh petugas yang ada di Jakabaring dan kami pertanyakan soal pengangkutan tersebut," ungkap ia.
Dua papan ucapan dipasang pada pagi hari, Jumat (19/2/2021), lalu pada sore hari papan ucapan tersebut diangkut ke Jakabaring.
Sedangkan, disambung Iqbal, pada malam harinya, mereka kemudian memasang empat papan ucapan yang sama lagi. "Namun pemasangan ini tidak berlangsung lama, langsung kami amankan sendiri. Mengingat tragedi dua papan yang sebelumnya main paksa diangkut petugas saja," terang ia.
Baca Juga:Pandemi Bikin Angka Kemiskinan Sumsel Naik, Masuk 10 Provinsi Termiskin
Menurut ia, pemasangan papan ucapan yang kemudian ditertibkan menjadi bentuk masih tidak terbukanya Pemerintah atas kritik masyarakat, terutama pemuda.
"Hal tersebut yang kami sesalkan," pungkasnya.
Para OKP di Sumsel ini menggelar aksi melalui pengiriman karangan bunga sebagai ucapan kritik kepada pemerintah Sumatera Selatan yang menjadi 10 daerah besar termiskin di Indonesia.
Pencatatan sebagai daerah termiskin ini berasal dari rilis yang dikeluarkan BPS mengenai tingkat kemiskinan pada September tahun lalu.
Saat itu, angka kemiskinan di Sumsel mengalami peningkatan dibandingkan Maret 2020.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di Sumsel meningkat menjadi 12,98 persen atau mengalami kenaikan 0,32 pesen dibandingkan pada Maret 2020.
Pada awal mula terjadi pandemi, Maret 2020, angka kemiskinan di Sumsel sebesar 12,66 persen. Dengan angka kemiskinan demikian, maka jumlah masyarakat miskin di Sumsel mencapai 1.119.650 orang.
Jumlah itu meningkat sebanyak 380.070 orang dibandingkan pada bulan Maret, dimana jumlah masyarakat miskin mencapai 1.081.580 orang.
Menanggapi hal ini, Wagub Sumsel Mawardi Yahya pun mengutarakan Pemerintah berupaya meningkatkan program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.
Di mana, program pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan pelaksanaannya guna menekan angka kemiskinan yang cukup tinggi sekitar 12,5 persen.
Dilansir dari ANTARA, menurut Mawerdi, guna menurunkan angka kemiskinan di provinsi berpenduduk sekitar 8,6 juta jiwa itu, pejabat instansi terkait jajarannya diminta tidak hanya berkoordinasi dalam menghimpun data dan program saja, tetapi lebih memaksimalkan aksi.
"Pejabat harus turun ke lapangan, merasakan apa yang dirasakan masyarakat miskin, mendengarkan secara langsung aspirasi mereka dan bersama-sama mencari solusi yang tepat dan cepat," ucapnya akhir pekan lalu.