Bupati Askolani Sebut Bimtek Kepsek Ilegal, Kok Bisa Berujung OTT Polda Sumsel?

SuaraSumsel.id - Pernyataan Bupati Banyuasin Askolani soal kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepala sekolah yang berujung operasi tangkap tangan (OTT) Polda Sumatera Selatan membuka pertanyaan baru dalam kasus dugaan pemerasan dana revitalisasi sekolah.

Askolani menyebut kegiatan yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banyuasin itu bukan kegiatan resmi dinas. Ia mengaku telah menanyakan persoalan tersebut kepada Kepala Disdikbud Banyuasin dan menyebut kegiatan tersebut tidak diketahui oleh dinas. “Sudah saya tanya, kegiatan itu bukan atas nama dinas yang resmi. Bahkan Kepala Dinas juga tidak begitu tahu,” kata Askolani, dikutip Selasa (22/9/2026).

Pernyataan tersebut menarik perhatian karena kegiatan yang disebut tidak resmi itu justru menjadi lokasi yang dipantau penyidik hingga akhirnya terjadi OTT Polda Sumsel pada Kamis (17/9/2026).

Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik kegiatan bimtek tersebut?

Berawal dari Pertemuan Kepala Sekolah di Hotel

Kasus ini bermula dari pertemuan sejumlah kepala sekolah penerima program Dana Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari APBN 2026. Menurut penjelasan Polda Sumsel, penyidik memperoleh informasi masyarakat mengenai adanya pertemuan kepala sekolah dengan oknum staf Dinas Pendidikan Banyuasin di sebuah hotel di Palembang.

Informasi tersebut kemudian tidak langsung berujung penindakan. Tim Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumsel lebih dahulu melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk memverifikasi informasi dan memantau pergerakan orang-orang yang berada di lokasi.

Hingga akhirnya pada Kamis (17/9), sekitar pukul 12.20 WIB, penyidik masuk ke salah satu kamar hotel yang telah dipantau. Di sanalah dugaan transaksi ditemukan.

Bukan Sekadar Bimtek, Polisi Temukan Penyerahan Uang

Baca Juga: Rangka Motor di Parit Ungkap Misteri Kakak-Adik Banyuasin yang Hilang 5 Tahun

Penyidik menemukan adanya penyerahan uang antara kepala sekolah dan dua PPPK Dinas Pendidikan Banyuasin. Polda kemudian mengamankan dua PPPK berinisial RB dan RD. Keduanya diduga meminta fee sebesar 1 persen dari pagu dana revitalisasi yang diterima sekolah.

Nilai anggaran yang diterima masing-masing sekolah disebut bervariasi, mulai dari sekitar Rp500 juta hingga Rp2 miliar.

Dari salah satu tersangka, polisi menyita uang tunai sekitar Rp30,99 juta. Selain itu, penyidik juga mengamankan uang sekitar Rp71,2 juta yang masih berada pada sejumlah kepala sekolah dan disebut belum sempat diserahkan. Polisi turut menyita laptop, telepon seluler, serta catatan yang berisi rekapitulasi nama sekolah.

Dengan demikian, titik penting dalam perkara ini bukan semata-mata kegiatan bimtek. Yang sedang didalami polisi adalah dugaan permintaan dan penyerahan fee yang dikaitkan dengan dana revitalisasi sekolah.

Polda Sumsel menyebut para kepala sekolah berkumpul untuk kegiatan bimtek terkait program revitalisasi satuan pendidikan. Namun, penyidik menduga kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian permintaan setoran.

Dalam penjelasan polisi, kedua PPPK diduga menawarkan bantuan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dan pengisian aplikasi belanja daring SIPLAH kepada sekolah penerima dana.