Herman Deru Klaim Karhutla Sumsel Menurun, Tapi Kabut Asap Masih Bertahan di Palembang

Menurutnya, masyarakat kini lebih memahami risiko pembakaran lahan dan dampaknya terhadap lingkungan maupun kesehatan. Namun, pemerintah tetap membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mencegah kebakaran kembali meluas.

Pemprov Sumsel, kata Deru, juga telah menginstruksikan perusahaan agar bertanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi masing-masing.

Artinya, penanganan karhutla tidak hanya dibebankan kepada pemerintah dan petugas pemadam. Perusahaan yang memiliki konsesi juga diminta memastikan wilayahnya tidak menjadi sumber kebakaran.

Minta Kanal hingga Sumur Bor

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah ketersediaan sumber air. Deru meminta penguatan kanal untuk menjaga kondisi lahan, khususnya kawasan gambut. Selain itu, Sumsel juga meminta dukungan peralatan pemadaman dari pemerintah pusat.

Dalam koordinasi bersama Presiden Prabowo, Sumsel mengusulkan dukungan water bombing untuk memperkuat pemadaman dari udara.

Menurut Deru, Sumsel biasanya mendapatkan dukungan hingga sembilan pesawat untuk penanganan karhutla. Dukungan tambahan dari pemerintah pusat dinilai diperlukan apabila kondisi kebakaran kembali meningkat.

Tidak hanya armada udara, Pemprov Sumsel juga mengusulkan pembangunan 500 sumur bor berikut mesin pendukungnya.

Kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan karakter lahan gambut. Ketika sumber air di permukaan terbatas, sumur bor dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pemadaman sekaligus menjaga kelembapan lahan.

Baca Juga: Hotspot Sumsel Mendadak Turun Saat Prabowo Pimpin Rakor Karhutla, Benarkah Mulai Reda?

Deru juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras BNPB dalam membantu penanganan karhutla di Sumsel.

Menurut dia, dukungan pemerintah pusat melalui BNPB sudah maksimal. Namun, tantangan di lapangan tetap membutuhkan penguatan, terutama untuk wilayah dengan kawasan gambut luas.

Karena itu, permintaan terhadap water bombing, kanal, hingga sumur bor tidak hanya berkaitan dengan pemadaman kebakaran yang sedang berlangsung. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk menghadapi potensi kebakaran berulang di kawasan gambut.

Dengan sekitar 1,2 juta hektare lahan gambut yang disebut menjadi potensi kawasan rawan, penanganan karhutla Sumsel tidak bisa hanya dilakukan ketika api sudah muncul.

Kanal, sumur bor, armada water bombing, pengawasan perusahaan, hingga kesadaran masyarakat menjadi bagian dari pekerjaan yang harus berjalan bersamaan.

Sebab, jika hotspot kembali meningkat sementara infrastruktur pengendalian air belum memadai, klaim bahwa karhutla telah menurun bisa saja hanya menjadi jeda sebelum persoalan kembali membesar.