- Rencana pengadaan dua unit meja biliar senilai Rp486 juta untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan menjadi sorotan publik.
- Paket pengadaan tersebut kini tidak lagi terdaftar dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.
- Sekretariat DPRD Sumatera Selatan belum memberikan keterangan resmi mengenai pembatalan atau penghapusan sementara proyek tersebut.
SuaraSumsel.id - Rencana pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) yang sebelumnya ramai disorot publik kini menimbulkan tanda tanya baru. Setelah viral di media sosial dan menjadi perbincangan luas, paket pengadaan tersebut diketahui sudah tidak lagi muncul di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.
Kondisi ini memicu spekulasi publik. Banyak pihak bertanya-tanya apakah pengadaan tersebut benar-benar dibatalkan, atau hanya dihapus sementara dari sistem setelah menuai kritik.
Sebelumnya, rencana pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel menjadi polemik karena nilai anggarannya mencapai sekitar Rp486 juta. Angka tersebut dinilai cukup besar untuk pengadaan fasilitas hiburan di lingkungan rumah dinas pejabat daerah.
Sorotan publik semakin menguat setelah diketahui harga meja biliar untuk pimpinan DPRD tersebut bahkan disebut-sebut lebih mahal dibandingkan fasilitas serupa yang dianggarkan untuk pimpinan lainnya. Hal ini membuat warganet mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut di tengah berbagai kebutuhan publik yang dinilai lebih mendesak.
Namun setelah polemik berkembang, paket pengadaan meja biliar itu justru tidak lagi terlihat dalam daftar SIRUP LKPP. Perubahan ini memunculkan tanda tanya baru mengenai status proyek tersebut.
Hingga kini, pihak Sekretariat DPRD Sumatera Selatan belum memberikan penjelasan resmi mengenai apakah pengadaan meja biliar tersebut memang telah dibatalkan atau hanya mengalami perubahan administrasi.
Situasi ini membuat publik semakin penasaran. Apakah rencana pengadaan tersebut benar-benar dihentikan setelah viral, atau hanya dihapus dari sistem sementara waktu?
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan anggaran publik, terutama ketika sebuah rencana pengadaan sudah lebih dulu menjadi sorotan masyarakat.
Baca Juga: Bank Sumsel Babel Ingatkan Bahaya File APK, Modus Penipuan Digital Kian Marak
Berita Terkait
-
6 Fakta Ilyas Panji Alam, Wakil Ketua DPRD Sumsel dari PDIP Disorot soal Meja Biliar Ratusan Juta
-
Viral Meja Biliar Rp335 Juta di Rumdin DPRD Sumsel, Harta Wakil Ketua DPRD Tembus Rp9,5 Miliar
-
Viral Meja Biliar Rp486 Juta di Rumdin DPRD Sumsel, Berapa Harta Ketua DPRD Andie Dinialdie?
-
Janggal? Meja Biliar Wakil Pimpinan DPRD Sumsel Rp335 Juta, Ketua Hanya Rp151 Juta
-
Bukan Cuma Meja Biliar Rp486 Juta, Anggaran Rumdin Pimpinan DPRD Sumsel Tembus Rp2,7 Miliar
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Bau Babi di Kapal ASDP Tuai Keluhan Penumpang, Pemerhati Usul Kapal Khusus Ternak dari APBN
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
Pilihan
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
Terkini
-
Hari Sumpah Pemuda, BRI Berikan Promo Khusus Belanja Hemat Pakai QRIS BRImo dan BRI Kartu Kredit
-
13 Hari Kasus Pengeroyokan Jurnalis Palembang Belum Tuntas, Koalisi Pers Desak Kapolda Dicopot
-
Palembang hingga OKI Diguyur Hujan Buatan, TNI AU Kerahkan Hercules dan Casa untuk Atasi Karhutla
-
Sekolah IGM Palembang Tunggak PBB Sejak 2019, Tagihan Capai Rp2,18 Miliar
-
51.200 Liter Minyak Disita di Muratara, Bareskrim Ungkap Dugaan Pasokan Solar Ilegal ke Kontraktor