- Rencana pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan menuai sorotan publik.
- Anggaran meja biliar wakil pimpinan DPRD Sumsel Rp335 juta, jauh melebihi ketua Rp151 juta.
- Publik mempertanyakan selisih anggaran signifikan tersebut yang totalnya hampir mencapai Rp486 juta.
SuaraSumsel.id - Rencana pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan mendadak menjadi sorotan publik. Pasalnya, nilai anggaran untuk meja biliar milik wakil pimpinan justru jauh lebih mahal dibandingkan yang disiapkan untuk ketua DPRD.
Dalam dokumen rencana pengadaan yang beredar, meja biliar untuk wakil pimpinan DPRD Sumsel dianggarkan mencapai Rp335 juta. Sementara itu, meja biliar yang direncanakan untuk ketua DPRD Sumsel nilainya hanya sekitar Rp151 juta.
Perbedaan harga yang cukup jauh ini pun memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan alasan di balik selisih anggaran yang mencapai Rp184 juta tersebut.
Jika dijumlahkan, rencana pengadaan dua meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel itu mencapai hampir Rp486 juta. Angka ini langsung menjadi perbincangan publik karena dianggap tidak lazim, terlebih di tengah sorotan terhadap efisiensi anggaran pemerintah.
Publik kemudian mempertanyakan apakah perbedaan harga tersebut disebabkan oleh perbedaan spesifikasi meja biliar, merek yang digunakan, atau faktor lain dalam perencanaan anggaran.
Informasi yang beredar menyebutkan pengadaan meja biliar tersebut direncanakan untuk fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Fasilitas itu disebut sebagai bagian dari perlengkapan penunjang di rumah dinas.
Namun muncul pertanyaan lain di kalangan masyarakat: mengapa fasilitas untuk wakil pimpinan justru lebih mahal dibandingkan ketua DPRD?
Sejumlah pengamat menilai, perbedaan harga tersebut seharusnya dijelaskan secara transparan oleh pihak DPRD agar tidak memicu spekulasi di publik.
Transparansi mengenai spesifikasi barang, standar harga, serta alasan perbedaan anggaran dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Baca Juga: Bukan Cuma Meja Biliar Rp486 Juta, Anggaran Rumdin Pimpinan DPRD Sumsel Tembus Rp2,7 Miliar
Sementara itu, isu pengadaan meja biliar bernilai ratusan juta rupiah ini masih terus menjadi perbincangan, terutama di media sosial, karena dinilai cukup kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Meja Biliar Rp486 Juta, Anggaran Rumdin Pimpinan DPRD Sumsel Tembus Rp2,7 Miliar
-
Meja Biliar Ratusan Juta di Rumdin DPRD Sumsel Jadi Sorotan, Ketua DPRD Buka Suara
-
Siapa Dua Pimpinan DPRD Sumsel yang Rumdinnya Direncanakan Punya Meja Biliar Ratusan Juta?
-
Mengapa Dua Rumdin Pimpinan DPRD Sumsel Direncanakan Punya Meja Biliar Ratusan Juta?
-
Meja Biliar Rp486 Juta di Rumdin DPRD Sumsel Jadi Sorotan, Berapa Sih Harga Aslinya?
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Pertamina Kilang Plaju Resmi Salurkan Biosolar B50, Tambah Pasokan Energi dari Sumatera Selatan
-
Sidang Korupsi Perkimtan Palembang Ungkap Rp440 Juta Masuk ke Eks Kadis, Lalu Mengalir ke Mana?
-
Jadwal Terbaru SPBU Solar di Palembang 2026, Ini Daftar Layanan 24 Jam dan Malam Hari
-
Kasus Suap Muara Enim Makin Meluas, KPK Periksa Mantan Pj Bupati hingga Kepala Bappeda
-
Baru Diangkat Jadi PPPK, Empat ASN Palembang Dipecat usai Absen Kerja Lebih dari 100 Hari