Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas

Keberadaannya di Komisi VII juga dinilai relevan dengan isu energi yang menjadi pokok perkara hukum tersebut.

4. Tuntutan Kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas

Saat menjabat Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin dikenal vokal memperjuangkan kenaikan dana bagi hasil (DBH) migas untuk daerah penghasil.

Ia berpendapat bahwa porsi DBH yang diterima daerah belum sebanding dengan kontribusi produksi migas dan dampak lingkungan yang harus ditanggung daerah. Sumsel sebagai salah satu produsen gas bumi nasional dinilai layak memperoleh bagian lebih besar.

Tuntutan tersebut memicu perdebatan dengan pemerintah pusat. Pendukungnya melihat langkah itu sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan daerah, sementara kritik muncul karena kebijakan fiskal menyangkut regulasi nasional dan struktur APBN yang kompleks.

Isu DBH migas ini menjadi salah satu kontroversi kebijakan yang paling sering dikaitkan dengan kepemimpinannya.

5. Proyek Ambisius Jelang Asian Games 2018

Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Palembang menjadi momen kebanggaan sekaligus kontroversi. Di bawah kepemimpinannya, pembangunan Jakabaring Sport City dan berbagai infrastruktur pendukung dikebut dalam waktu relatif singkat.

Sebagian pihak memuji percepatan pembangunan tersebut sebagai lompatan besar bagi Sumatera Selatan. Kota Palembang dinilai berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah ajang internasional.

Baca Juga: Innalillahi, Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Meninggal Dunia di Jakarta

Namun di sisi lain, muncul kritik terkait besarnya anggaran, prioritas pembangunan, serta tata kelola proyek-proyek tersebut.

6. Dinamika Politik Internal Sumsel

Selama dua periode kepemimpinannya (2008–2018), Alex Noerdin dikenal sebagai figur kuat dalam peta politik Sumatera Selatan. Gaya kepemimpinannya yang membuat kebijakan-kebijakannya tidak selalu diterima semua pihak.

Hubungan politik dengan elite daerah dan dinamika internal pemerintahan kerap menjadi sorotan. Kebijakan strategis yang diambil sering kali memicu pro dan kontra, baik di kalangan legislatif maupun masyarakat sipil.

Kontroversi politik ini mempertegas posisinya sebagai tokoh dominan yang tak lepas dari kritik.

7. Persepsi Publik yang Terbelah