Suahasil Gantikan Purbaya, Pemprov Sumsel Berharap Kebijakan Fiskal Daerah Kembali seperti Semula

SuaraSumsel.id - Pergantian pimpinan di Kementerian Keuangan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setelah Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Pemprov Sumsel berharap kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap daerah dapat kembali memberikan penguatan.

Harapan itu terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan dukungan pemerintah pusat terhadap kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan Pemprov Sumsel masih menunggu arah kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Menurut dia, pergantian tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah berharap adanya penguatan fiskal.

“Pergantian itu kan kebijakan pusat. Kalau dari daerah tentu butuh penguatan fiskal, kebijakan daerah, DBH. Namun kita tunggu, lihat dulu bagaimana kebijakan di dan ke daerahnya,” kata Edward Chandra.

Edward mengatakan pemerintah daerah berharap kebijakan fiskal ke depan dapat memberikan ruang yang lebih kuat bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan. “Keinginan kita, sekali lagi, pemerintah daerah inginnya kebijakan fiskal bisa kembali seperti semula,” ujarnya.

Daerah Menunggu Arah Kebijakan Baru

Pergantian Menteri Keuangan membuat pemerintah daerah kini menunggu arah kebijakan fiskal yang akan dijalankan pemerintah pusat.

Bagi daerah, kebijakan fiskal dari pusat memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program. Transfer ke daerah, Dana Bagi Hasil hingga kebijakan pendapatan menjadi bagian yang menentukan ruang fiskal pemerintah daerah.

Karena itu, Edward mengatakan Pemprov Sumsel belum ingin terburu-buru menyimpulkan dampak pergantian tersebut.

Baca Juga: Bank Sumsel Babel Perkuat Sinergi di Apel Akbar Satlinmas Palembang

Pemerintah daerah masih akan melihat bagaimana kebijakan yang akan diterapkan Suahasil Nazara, khususnya terkait hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. “Namun kita tunggu dulu. Kita lihat bagaimana kebijakan di dan ke daerahnya,” katanya.

Berharap Ada Penguatan Fiskal Daerah

Harapan Pemprov Sumsel mengarah pada penguatan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan fiskal untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kebijakan terkait DBH juga menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian.

Bagi Sumsel, penguatan fiskal daerah menjadi penting karena pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membutuhkan kepastian kemampuan anggaran untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

Pergantian Menteri Keuangan pun dinilai menjadi momentum untuk melihat kembali arah kebijakan fiskal pemerintah pusat terhadap daerah.

Namun, Pemprov Sumsel memilih menunggu kebijakan resmi sebelum memberikan penilaian lebih jauh.