Viral Pemalakan Mobil Bantuan ke Aceh, Dishub Palembang: Itu Petugas Kementerian

SuaraSumsel.id - Video dugaan pemalakan terhadap mobil relawan pembawa bantuan kemanusiaan ke Aceh yang beredar luas di media sosial terus menuai perhatian publik. Menyikapi kegaduhan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Palembang akhirnya angkat bicara dan menyatakan bahwa petugas yang terekam dalam video bukan merupakan anggota Dishub Palembang, melainkan petugas dari Kementerian Perhubungan melalui BPTD Sumatera Selatan.

Pernyataan itu disampaikan dalam klarifikasi bersama yang melibatkan Inspektorat Kota Palembang dan BPTD Sumatera Selatan, yang digelar di kantor BPTD Sumatera Selatan. Klarifikasi ini dilakukan setelah nama Dishub Palembang ikut terseret dalam pusaran isu viral tersebut.

Menurut Kadis Perhubungan Palembang, Agus Supriyanto menjelaskan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di lokasi kejadian memang berada di bawah BPTD sebagai perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan, bukan pemerintah kota.

Kasus ini mencuat setelah sebuah video memperlihatkan sopir kendaraan yang disebut membawa bantuan untuk Aceh dihentikan di kawasan Terminal Karya Jaya, Palembang, dan mengalami dugaan permintaan uang. Video tersebut langsung memicu kemarahan publik karena dinilai menghambat misi kemanusiaan, terlebih bantuan tersebut diperuntukkan bagi wilayah terdampak bencana.

Meski klarifikasi telah disampaikan, reaksi publik belum sepenuhnya mereda. Di media sosial, warganet menilai persoalan utama bukan hanya soal asal institusi petugas, tetapi juga praktik di lapangan yang dianggap merugikan relawan dan mencederai rasa keadilan. Banyak pihak menuntut adanya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Sementara itu, pihak BPTD Sumatera Selatan menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki. Inspektorat Kota Palembang juga menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas, meski kasus ini berada di luar struktur Pemkot Palembang.

Bagi publik, klarifikasi ini menjadi langkah awal. Masyarakat kini menunggu hasil penelusuran dan tindakan nyata, agar distribusi bantuan kemanusiaan tidak lagi tersendat oleh persoalan di jalan dan kepercayaan terhadap aparat dapat dipulihkan.