- Pemkot Palembang memulai era sidak digital untuk memantau 107 kelurahan melalui integrasi CCTV ke sistem pusat.
- Wali Kota Ratu Dewa meninjau kesiapan infrastruktur digital pada Rabu (7/1/2026) di Dinas Kominfo.
- Tujuan utama digitalisasi ini adalah menegakkan disiplin ASN/non-ASN serta meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh.
SuaraSumsel.id - Pemerintah Kota Palembang resmi memasuki era sidak digital. Seluruh aktivitas pelayanan di 107 kelurahan bakal dipantau lewat kamera CCTV yang terintegrasi ke sistem pusat.
Kebijakan ini ditegaskan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat meninjau kesiapan infrastruktur digital di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palembang, Rabu (7/1/2026).
Langkah ini diambil menyusul keterbatasan waktu kepala daerah untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke seluruh kelurahan. Teknologi dipilih sebagai solusi agar pengawasan tetap berjalan real-time dan menyeluruh.
Ratu Dewa mengakui telah melakukan sidak ke sejumlah kantor kelurahan. Namun, dengan cakupan wilayah yang luas, pengawasan manual dinilai tidak efektif.
“Tidak mungkin saya sidak ke seluruh 107 kelurahan. Karena itu, digitalisasi harus dimainkan. Kominfo menjadi garda terdepan agar pengawasan bisa dilakukan secara online,” ujar Ratu Dewa.
Wali Kota menyoroti fakta bahwa sebagian kecamatan dan kelurahan sudah memiliki CCTV, tetapi belum terhubung terpusat. Ia meminta seluruh perangkat pemantau tersebut diintegrasikan ke server Kominfo dan dipantau melalui Command Center.
“Ke depan, seluruh CCTV di kecamatan dan kelurahan harus terhubung ke server pusat Kominfo,” tegasnya.
Dengan sistem ini, Ratu Dewa menyebut dirinya bisa memantau kinerja jajaran langsung dari ponsel, tanpa harus turun ke lapangan.
Pengawasan digital ini bukan sekadar mengikuti tren. Ratu Dewa menegaskan tujuannya untuk menegakkan disiplin ASN dan non-ASN serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Baca Juga: Peringatan Perang 5 Hari 5 Malam: Menghormati Sejarah yang Terlalu Lama Sunyi?
Ia menyinggung laporan warga terkait pegawai yang pulang sebelum waktunya atau melayani sambil mengurus kepentingan pribadi.
“Pelayanan harus bisa dipantau online. Tidak ada lagi yang jam sekian sudah pulang, atau melayani sambil makan di meja. Itu tidak boleh terjadi,” katanya.
Sekretaris Dinas Kominfo Kota Palembang Rita Oktarika menyambut baik arahan Wali Kota. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi pemacu peningkatan kinerja, terutama pada layanan digital.
“Masukan Pak Wali sangat baik. Ini memotivasi kami untuk meningkatkan kinerja pelayanan digital,” ujarnya.
Rita mengungkapkan Kominfo tengah menyiapkan pembangunan Command Center Mini guna memperkuat pemantauan wilayah. Meski fasilitas saat ini dinilai memadai, penambahan perangkat dianggap mendesak agar pengawasan berjalan optimal.
Sebagai pusat data pemerintah kota, Kominfo juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengintegrasikan aplikasi ke sistem terpadu. Selain itu, pengembangan Rumah Aspirasi akan terus diperkuat sebagai kanal komunikasi warga–pemerintah.
Tag
Berita Terkait
-
Peringatan Perang 5 Hari 5 Malam: Menghormati Sejarah yang Terlalu Lama Sunyi?
-
Di Balik Penyerangan Sadis di PS Mall Palembang, Ada Konflik yang Sudah Lama Membara
-
Terungkap! 5 Fakta Penyerangan Depan PS Mall Palembang yang Libatkan Antar Kelompok
-
Tak Perlu ke Rumah Sakit! Ini Daftar Puskesmas di Palembang yang Bisa Rawat Inap 2026
-
Kronologi Penyerangan Pria oleh Kelompok OTK Bersenjata Tajam di Depan PS Mall Palembang
Terpopuler
- Dapat Warisan PR Karhutla, Menko Polkam Dudung Siap Terjun Langsung ke Lokasi
- 4 Rekomendasi Pelembap Viva untuk Kulit Kering, Bantu Perbaiki Skin Barrier
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
- 8 Sneakers Lokal Paling Nyaman dan Modis untuk Gaya Harian, Mulai Rp200 Ribuan
Pilihan
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
-
Disaksikan Andi Gani dan Perwakilan Buruh, DPR Resmi Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Jadi UU
Terkini
-
12 Perusahaan di Sumsel Disegel KLH Terkait Karhutla, Sampel Diuji untuk Tentukan Sanksi
-
Pemprov Sumsel Janji Pulihkan Lahan Bekas Karhutla dengan Bibit, Bagaimana Mekanismenya?
-
Jarak Pandang Kurang dari 50 Meter, Kabut Asap Picu Kecelakaan Beruntun di Lampung
-
12 Perusahaan di Sumsel Disegel KLH Terkait Karhutla, Apa Sanksi Berikutnya?
-
18 Konsesi Perusahaan Terdeteksi 10.411 Hotspot, Sejauh Mana Tindakan Pemerintah?