SuaraSumsel.id - Hari Bumi bukan sekadar seremoni tahunan atau kampanye hijau sesaat—ia adalah seruan mendesak untuk bertindak nyata.
Di tengah eskalasi krisis iklim yang kian tak terbantahkan, Pulau Sumatera berdiri di titik kritis, sebuah persimpangan antara harapan dan kehancuran: memilih jalan transisi energi bersih, atau perlahan tenggelam dalam pusaran polusi dan ketamakan yang menggerogoti bumi dari dalam.
Dahulu, Sumatera dikenal sebagai paru-paru Indonesia, rumah bagi hutan tropis lebat, satwa endemik, dan kehidupan masyarakat adat yang bersinergi dengan alam.
Namun kini, citra itu kian memudar.
Dominasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara masih mencengkeram sistem energi di Sumatera, menjadi salah satu sumber polusi terbesar yang mengoyak ekosistem, meracuni udara, dan melepaskan emisi karbon dalam jumlah masif.
Kebergantungan pada energi kotor ini bukan hanya mencederai lingkungan lokal, tetapi juga menjadi penyumbang krisis iklim global yang dampaknya kian dirasakan: banjir bandang, kebakaran hutan, hingga perubahan cuaca ekstrem.
Saatnya kita mengubah arah. Hari Bumi harus menjadi momentum bagi Sumatera untuk berani melangkah ke depan—menuju transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kehidupan.
Seruan untuk transisi energi bersih di Sumatera kembali menggema dengan tegas dari para aktivis lingkungan dan pembela hak masyarakat.
Ali Akbar, Konsolidator Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) sekaligus Ketua Kanopi Hijau Indonesia, menyoroti minimnya langkah konkret dari negara dalam menjalankan agenda transisi energi yang sejati.
Baca Juga: Ini Penjelasan Panjang Alex Noerdin Usai Diperiksa Kasus Pasar Cinde
“Belum ada pergerakan yang signifikan dari negara,” tegasnya.
Menurutnya, strategi yang diambil justru cenderung manipulatif seperti co-firing, gasifikasi batubara, dan penggunaan biomassa, yang pada dasarnya hanya menjadi akal-akalan untuk melanggengkan dominasi batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik di Sumatera.
Sementara itu, Wilton Amos Panggabean dari YLBHI-LBH Pekanbaru menyuarakan dampak nyata PLTU terhadap kehidupan masyarakat Riau.
Ia menekankan bahwa PLTU Tenayan Raya tidak hanya memperparah krisis iklim melalui peningkatan emisi, tetapi juga merusak ekosistem Sungai Siak hingga menyebabkan nelayan di kawasan Okura tak lagi bisa mengonsumsi air sungai tersebut.
Dalam situasi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, keberadaan PLTU justru menambah penderitaan warga.
“Tidak adanya komitmen pemerintah untuk menghentikan laju emisi karbon berdampak langsung pada menurunnya kualitas hidup masyarakat Riau, terutama mereka yang tinggal di sekitar PLTU,” ujar Wilton.
Tag
Berita Terkait
-
Ini Penjelasan Panjang Alex Noerdin Usai Diperiksa Kasus Pasar Cinde
-
Terpidana Korupsi Alex Noerdin Diperiksa Lagi, Kali ini Kasus Pasar Cinde
-
Anak Wali Kota Palembang Jadi Korban Pungli, Aparat Kena Sentil Pedas
-
Semangat Kartini Sudah Ada Sejak Abad 17 di Palembang: Kisah Ratu Sinuhun
-
Keren! SSB Palembang Soccer Skills Sabet Trofi Perdana Usai Lebaran
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Prima Salam Dirawat di RSPAD, Ratu Dewa Buka Suara soal Isu Rehabilitasi Narkoba
-
Muhamad Suryadi Pimpin Bank Sumsel Babel, Fokus Perkuat Kepercayaan, Digitalisasi, dan UMKM
-
Edison Jadi Tersangka KPK, NasDem Sumsel Langsung Tegaskan: Bukan Kader Kami
-
Mengapa Keponakan Edison Ikut Jadi Tersangka? Ini Peran Adi Triadi dalam Kasus Suap Muara Enim
-
Selain Rp2 Miliar, KPK Temukan Rekening Nomine atas Nama OB dalam Kasus Bupati Edison