Proyek Rp330 Miliar Mangkrak, Siapa Bakal Jadi Tersangka Korupsi Pasar Cinde?

Namun, sejak pandemi COVID-19, proyek ini terbengkalai, tak tersentuh pembangunan hingga hari ini.

Di lokasi proyek, kini hanya tampak pagar seng setinggi dua meter yang menutup lahan kosong—bekas ambisi yang tak terselesaikan.

Seiring maraknya penggeledahan dan penyitaan dokumen oleh Kejati Sumsel, sejumlah pejabat yang pernah bersentuhan langsung dengan proyek pembangunan Pasar Cinde kini berada di bawah sorotan tajam.

Mereka bukan hanya berasal dari satu instansi, melainkan lintas lembaga yang memainkan peran krusial sejak tahap perencanaan hingga pencairan anggaran.

Baca Juga: Trafik Data Indosat di Sumsel Melesat Saat Lebaran, Kinerja Jaringan Terjaga

Di antaranya terdapat pejabat lama maupun aktif di Dinas Perkim dan Bappeda, yang turut menandatangani perjanjian kerja sama awal dengan pengembang. Kemudian, pejabat struktural di PD Pasar dan BPKAD yang mengatur pengelolaan aset serta alur pencairan dana kepada pihak ketiga, juga tak luput dari perhatian penyidik.

Nama-nama dari Biro Hukum dan Biro Umum Setda Provinsi Sumsel pun mulai mengemuka, mengingat dugaan keterlibatan mereka dalam menyetujui perjanjian atau perubahan kontrak kerja sama.

Di sisi lain, petinggi PT Magna Beatum Aldiron Plaza Cinde, selaku pengembang proyek yang kini terhenti tanpa kejelasan, menjadi pihak eksternal yang paling disorot karena gagal melanjutkan pembangunan meski telah menerima berbagai fasilitas administratif.

Tak tertutup kemungkinan, penyidikan ini juga akan merambah ke luar lingkaran pemerintahan—menggandeng rekanan dan konsultan proyek yang berperan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Semua mata kini tertuju pada siapa yang akan pertama kali ditetapkan sebagai tersangka

.

Baca Juga: Momen Haru 305 Lansia Indralaya Resmi Diwisuda, Ini Kisah di Baliknya

Penggeledahan Ruang Sekda dan Pesan Simbolik Kejati?