Nama-nama dari Biro Hukum dan Biro Umum Setda Provinsi Sumsel pun mulai mengemuka, mengingat dugaan keterlibatan mereka dalam menyetujui perjanjian atau perubahan kontrak kerja sama.
Di sisi lain, petinggi PT Magna Beatum Aldiron Plaza Cinde, selaku pengembang proyek yang kini terhenti tanpa kejelasan, menjadi pihak eksternal yang paling disorot karena gagal melanjutkan pembangunan meski telah menerima berbagai fasilitas administratif.
Tak tertutup kemungkinan, penyidikan ini juga akan merambah ke luar lingkaran pemerintahan—menggandeng rekanan dan konsultan proyek yang berperan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Semua mata kini tertuju pada siapa yang akan pertama kali ditetapkan sebagai tersangka
.
Penggeledahan Ruang Sekda dan Pesan Simbolik Kejati?
Salah satu langkah paling mencolok dalam penggeledahan kali ini adalah masuknya penyidik Kejati Sumsel ke ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, di Kompleks Kantor Gubernur, Palembang.
Tim penyidik dari bidang pidana khusus (Pidsus) masuk ke ruangan Edward pada pukul 16.51 WIB dan baru keluar hampir dua jam kemudian.
Edward membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia menyebut, tim penyidik meminta sejumlah dokumen terkait proyek Pasar Cinde kepada Biro Hukum dan Biro Umum yang berada di bawah koordinasinya.
“Kami mendukung penuh langkah Kejati Sumsel. Ini penting agar ke depan pembangunan bisa dilanjutkan dengan dasar hukum yang jelas,” kata Edward Candra.
Baca Juga: Trafik Data Indosat di Sumsel Melesat Saat Lebaran, Kinerja Jaringan Terjaga
Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Gubernur Sumsel sebelumnya, yang menyebut bahwa pembangunan Pasar Cinde baru bisa dilanjutkan apabila ada kejelasan hukum.
Namun, banyak pihak menilai penggeledahan ruangan Sekda merupakan sinyal tegas bahwa semua pihak bahkan yang tertinggi di jajaran administratif juga tak luput dari pengawasan hukum.
Ketegangan di Balik Rencana Lanjut Proyek Cinde
Setelah kontrak dengan PT Magna Beatum diputus secara sepihak, Pemprov Sumsel menyatakan akan mengambil alih dan melanjutkan pembangunan Pasar Cinde. Namun, belum ada kejelasan mengenai sumber anggaran, mekanisme kerja sama baru, ataupun siapa pengganti pengembang sebelumnya.
Sementara itu, para pedagang eks Pasar Cinde yang telah lama direlokasi terus menuntut kejelasan. Mereka menjadi korban dari mandeknya proyek prestisius yang kini menjadi ladang dugaan korupsi.
“Pasar ini bukan hanya soal bangunan, tapi soal harapan ribuan pedagang dan warga Palembang. Kalau memang ada yang bermain-main dengan anggaran, mereka harus bertanggung jawab,” ujar Sulaiman, mantan pedagang Pasar Cinde yang kini berjualan di tempat penampungan sementara.
Berita Terkait
-
Trafik Data Indosat di Sumsel Melesat Saat Lebaran, Kinerja Jaringan Terjaga
-
Momen Haru 305 Lansia Indralaya Resmi Diwisuda, Ini Kisah di Baliknya
-
Helmy Yahya Resmikan AKKSI Sumsel: Misi Bangun Palembang Dengan Konten Positif
-
Sempat Gandeng RK, Kini Herman Deru Siapkan Rp100 Miliar Bangun Pasar Cinde
-
Pembelian Emas di Palembang Dibatasi, Harga Tembus Rekor Rp10,8 Juta per Suku
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Berada di Polda Sumsel, Bupati Edison Dijadwalkan Dibawa ke Jakarta Besok Pagi usai OTT KPK
-
Dukung Program Perumahan Nasional, Penyaluran KPP BRI Tembus Rp9,21 Triliun
-
BRI Salurkan KUR Rp2,5 Miliar untuk Masyarakat Pesisir Halmahera Selatan Lewat Teras Kapal
-
Jika Edison Jadi Tersangka KPK, Sumarni Berpotensi Pimpin Muara Enim, Siapa Dia?
-
Misteri Dana Hibah Pilkada Rp39,8 Miliar Mulai Terkuak, 243 Barang KPU OKU Timur Disita