Proyek Rp330 Miliar Mangkrak, Siapa Bakal Jadi Tersangka Korupsi Pasar Cinde?

SuaraSumsel.id - Penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) terhadap dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Cinde memasuki babak baru.

Setelah sebelumnya menggeledah sejumlah instansi pemerintahan, kali ini Kejati Sumsel menggelar operasi senyap secara maraton di lima kantor pemerintahan berbeda, dari tingkat kota hingga provinsi.

Langkah ini mengisyaratkan bahwa penyidik telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat, dan tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk segera menetapkan tersangka.

Dalam sehari, Selasa (15/4), penyidik Kejati Sumsel bergerak cepat menggeledah kantor PD Pasar Palembang, BPKAD Provinsi Sumsel, Kantor Setda Provinsi, Gedung Arsip Provinsi, hingga BPKAD Kota Palembang.

Penyidik sebelumnya juga telah mendatangi Dinas Perkim, Pemkot Palembang, dan Bapenda Palembang. Artinya, dalam dua pekan terakhir, setidaknya delapan instansi pemerintah telah menjadi sasaran penyidikan.

"Benar kita telah melakukan penggeledahan dan penyitaan beberapa berkas alat bukti, di lima instansi hari ini," ujar Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vani Yulia Eka Sari, kepada wartawan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, fokus penyidikan kini mengarah pada aktor-aktor kunci dalam proses pengadaan, penunjukan rekanan proyek, pengelolaan aset, serta proses perizinan dan kerja sama dengan pihak pengembang PT Magna Beatum Aldiron Plaza Cinde (APC).

Siapa yang Dibidik? Jejak Peran dalam Proyek Rp330 Miliar

Proyek pembangunan Aldiron Plaza Pasar Cinde dengan nilai kontrak Rp330 miliar digagas pada 2018 saat itu, Gubernurnya Alex Noerdin.

Baca Juga: Trafik Data Indosat di Sumsel Melesat Saat Lebaran, Kinerja Jaringan Terjaga

Proyek ini dinilai sebagai proyek strategis yang akan terintegrasi dengan moda transportasi Light Rail Transit (LRT).

Namun, sejak pandemi COVID-19, proyek ini terbengkalai, tak tersentuh pembangunan hingga hari ini.

Di lokasi proyek, kini hanya tampak pagar seng setinggi dua meter yang menutup lahan kosong—bekas ambisi yang tak terselesaikan.

Seiring maraknya penggeledahan dan penyitaan dokumen oleh Kejati Sumsel, sejumlah pejabat yang pernah bersentuhan langsung dengan proyek pembangunan Pasar Cinde kini berada di bawah sorotan tajam.

Mereka bukan hanya berasal dari satu instansi, melainkan lintas lembaga yang memainkan peran krusial sejak tahap perencanaan hingga pencairan anggaran.

Di antaranya terdapat pejabat lama maupun aktif di Dinas Perkim dan Bappeda, yang turut menandatangani perjanjian kerja sama awal dengan pengembang. Kemudian, pejabat struktural di PD Pasar dan BPKAD yang mengatur pengelolaan aset serta alur pencairan dana kepada pihak ketiga, juga tak luput dari perhatian penyidik.