Bupati OKU Diperiksa KPK, Ini Pengakuan Teddy Meilwansyah Soal Kasus Korupsi PUPR

Dalam pertemuan tersebut, Teddy terlihat tetap tenang dan tersenyum, meski mengaku prihatin dengan nasib bawahannya, terutama Kepala Dinas PUPR dan tiga anggota dewan yang terjaring OTT KPK.

Peringatan untuk ASN OKU

Teddy menegaskan bahwa roda pemerintahan akan tetap berjalan dan meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab OKU untuk bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan praktik korupsi.

"Saya minta semua ASN sampai pejabat dapat bekerja dengan benar sesuai aturan. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini," harapnya.

Meski masih dalam tahap pemeriksaan sebagai saksi, keterlibatan Teddy dalam kasus ini tetap menjadi perhatian publik. Apakah ada kemungkinan statusnya berubah? Semua masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPK.

Usai OTT KPK, Teddy buka suara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi di daerah.

Kali ini, tim penyidik KPK menyita satu koper berisi dokumen penting saat menggeledah Kantor DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Kamis.

Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan suap dalam sembilan proyek di Dinas PUPR setempat.

Baca Juga: Kasus Suap Proyek di OKU: KPK Temukan Bukti Baru Usai Geledah Rumah Pejabat dan Kontraktor

Dengan mengenakan rompi khusus bertuliskan KPK, sekitar 10 petugas memasuki gedung DPRD OKU sejak pukul 10.00 WIB.

Mereka menyisir beberapa ruangan strategis, termasuk ruang Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), serta Bagian Persidangan, Umum, dan Keuangan Sekretariat DPRD OKU.

Kepala Bagian Persidangan DPRD OKU, Ikbal Ramadhan, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima dan memfasilitasi kedatangan tim KPK tersebut.

Penggeledahan ini menambah babak baru dalam upaya membongkar praktik korupsi di daerah, menegaskan bahwa KPK terus bergerak menindak kasus-kasus yang mencederai kepercayaan publik.

Setelah menggeledah Kantor DPRD OKU selama beberapa jam, tim KPK akhirnya keluar dengan membawa satu koper berisi dokumen-dokumen penting yang diduga berkaitan dengan pembahasan APBD 2025.