Plt Kadisperindag OKU Ditunjuk Gantikan Pejabat Tersangka Korupsi

SuaraSumsel.id - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan,menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) OKU untuk menggantikan AK yang tersandung kasus korupsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab OKU Darmawan Irianto mengatakan jika penunjukan itu setelah penetapan AK sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri setempat atas dugaan kasus korupsi pada hari Kamis (4/7).

Darmawan menjelaskan bahwa penunjukan Plt. Kadisperindag OKU untuk memastikan pelayanan dan kinerja di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tetap berjalan lancar tanpa hambatan.

Penetapan plt. itu, kata dia, akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten OKU.

Baca Juga: Nikmati Kopi dan Hiburan di 'Minum Kopi Serentak di Pinggir Sungai Musi'

"Yang jelas ketika seorang pejabat kepala dinas atau badan tidak dapat melaksanakan tugasnya, plt. akan segera ditunjuk menggantikan tugas kedinasannya," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM OKU Rico Leonardo mengatakan bahwa penetapan plt. sudah berjalan dan tinggal persetujuan pimpinan.

Rico belum bisa menyebutkan siapa yang menggantikan posisi AK. Namun, Pelaksanaan Tugas Kadisperindag OKU yang ditunjuk nantinya bisa berasal dari internal kantor tersebut atau dari luar dinas terkait.

"Bisa saja pejabat yang menjabat sebagai sekretaris dinas atau kepala bidang menjadi pelaksana tugas kepala OPD," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU menetapkan AK, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKU, dalam kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran belanja dan jasa pada tahun anggaran 2022.

Baca Juga: Menuju Sumsel Ramah Lingkungan: Bahas Insentif Kinerja Ekologi di Palembang

"Ada dua orang pejabat di BPBD OKU yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu AK selaku Kepala BPBD OKU periode 2022 yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan OKU dan JN yang merupakan Bendahara BPBD OKU pada tahun 2022," kata Kepala Kejari OKU Choirun Parapat.

Setelah rangkaian proses hukum yang cukup panjang, tim jaksa penyidik Kejari OKU merilis perkembangan penanganan perkara tersebut.

"Sampai dengan hari ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 25 orang," katanya.

Penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri OKU: PRINT – 01/L.6.13/Fd.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan diperpanjang dengan SPRINTDIK Nomor : PRINT-01.a/L.6.13/Fd.1/06/2024 tanggal 7 Juni 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, kata dia, tim penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 KUHAP untuk menentukan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

"Saat ini kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Baturaja selama 20 hari ke depan," tegasnya.

Dalam kasus ini, lanjut dia, kedua tersangka diduga kuat secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran BPBD 2022 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai ratusan juta rupiah.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan cara menyelewengkan penggunaan anggaran, baik secara fiktif maupun kegiatan yang tidak dilengkapi atau didukung dengan laporan pertanggungjawaban yang sah yang masuk dalam Subkegiatan Belanja Operasi dan Subbelanja Barang dan Jasa (DPA BPBD Tahun 2022).

"Berdasarkan perhitungan audit oleh Inspektorat OKU, ditemukan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp428.397.237,00," ungkapnya.

Kedua tersangka akan dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. [ANTARA]