- Wali Kota Palembang Ratu Dewa membantah kabar pemecatan lima pegawai Dinas Perhubungan yang diduga terlibat razia ilegal.
- Pemerintah Kota Palembang saat ini masih menunggu laporan hasil pemeriksaan Inspektorat sebelum memutuskan sanksi bagi para pegawai.
- Sanksi administratif hingga pemecatan akan ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran yang terbukti setelah proses pemeriksaan internal selesai.
SuaraSumsel.id - Isu pemecatan lima pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) di Palembang mendadak ramai diperbincangkan publik. Kabar itu mencuat setelah beredarnya informasi bahwa sejumlah oknum Dishub diduga terlibat dalam razia ilegal hingga memicu keributan di lapangan.
Namun, benarkah mereka sudah dipecat? Wali Kota Palembang Ratu Dewa akhirnya angkat bicara.
Ratu Dewa memastikan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pemecatan terhadap pegawai Dishub yang diperiksa. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang masih menunggu laporan lengkap dari Inspektorat.
“Untuk pemecatan, secara tertulis saya belum menerima laporan,” ujar Dewa kepada awak media, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, keputusan tidak bisa diambil secara sepihak tanpa dasar pemeriksaan yang jelas. “Saya klarifikasi, belum ada pemecatan karena masih menunggu laporan tertulis dan lisan, baik kepada saya maupun Wakil Wali Kota,” tambahnya.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah oknum Dishub diamankan saat diduga melakukan razia ilegal di lapangan. Jumlah pegawai yang diperiksa bahkan disebut mencapai belasan orang, termasuk lima yang ramai dikabarkan telah dipecat.
Namun hingga kini, status mereka masih dalam proses pemeriksaan internal. Belum ada keputusan final. Meski membantah kabar pemecatan, Ratu Dewa tidak menutup kemungkinan sanksi berat akan dijatuhkan jika terbukti bersalah.
“Kalau memang terbukti, tentu bisa sampai pemecatan. Namun jika sifatnya administratif, sanksinya bisa ringan, sedang, hingga berat,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektorat Kota Palembang tengah menyusun hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi. Jika pelanggaran dikategorikan berat, para oknum berpotensi diberhentikan.
Namun jika pelanggaran dinilai ringan hingga sedang, sanksi yang diberikan bisa berupa pemotongan penghasilan, mutasi ke wilayah pinggiran serta penempatan khusus
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, terutama terkait transparansi dan ketegasan penindakan terhadap aparatur. Apakah benar akan berujung pemecatan, atau hanya sanksi administratif?
Baca Juga: Dari Juara Jadi Juru Kunci: Sriwijaya FC Terpuruk ke Liga 3, Sumsel United Justru Melaju
Jawabannya masih menunggu hasil akhir pemeriksaan. Yang jelas, pernyataan Ratu Dewa menegaskan satu hal:
Hingga saat ini, belum ada pegawai Dishub Palembang yang dipecat terkait kasus tersebut.
Berita Terkait
-
Dari Juara Jadi Juru Kunci: Sriwijaya FC Terpuruk ke Liga 3, Sumsel United Justru Melaju
-
Dokter Dipaksa Kerja Saat Sakit? Kasus Myta Jadi Alarm Serius, IDI Sumsel Buka Suara
-
Super Grand Prize Jadi Pesta UMKM, QRIS Bank Sumsel Babel Makin Jadi Andalan Transaksi
-
Merayakan Super Grand Prize, Bank Sumsel Babel Perkuat Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah
-
Pemprov Sumsel-Bank Sumsel Babel Gelar Pesta Rakyat UMKM dan Undian Super Grand Prize
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Kebakaran Pabrik OKI Pulp & Paper Berlangsung 4 Jam, Ratusan Karyawan Berhamburan, Ini Faktanya
-
Penyadapan Presiden hingga Media Seret Listyo Sigit, Yusril Sebut Posisi Kepala KSP Bisa Diisi Plt
-
Di Balik Perjuangan Penanganan Karhutla, Pertamina RU Plaju Dukung Kesehatan Petugas
-
Listyo Sigit dan 2 Jenderal Jadi Tersangka, Server LIMS Diduga Dipakai Sadap Presiden hingga Media
-
Mutasi 264 Perwira Polri, Kombes Heru Agung Gantikan Sonny Sebagai Kapolrestabes Palembang