DPRD Sumsel Dengarkan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

SuaraSumsel.id - Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna LXXXIV (84) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda tanggapan dan atau jawaban Gubernur terhadap Pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2023.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh H. Muchendi Mahzareki, SE, M.Si dihadiri oleh Pj Gubernur Sumsel; yang diwakili oleh Sekretaris Daerah; Ir. S.A. Supriono, Para Perwakilan OPD serta tamu undangan lain di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov.Sumsel hari ini, Kamis (6/6/2024).

Mengawali Jawaban/tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Prov.Sumsel yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah; Ir. S.A. Supriono, Pj.Gubernur Sumsel mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan semua fraksi atas diraihnya Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2023 oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi penyemangat untuk mempertahankannya di tahun mendatang.

Senada dalam jawabannya Pj Gubenur menyampaikan terimakasihnya atas apresiasi dari Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap kenaikan nilai aset lancar dan investasi jangka panjang serta akan terus menjadi perhatian eksekutif.

Adapun poin-poin jawabanya Jawaban/tanggapan Pj.Gubernur atas pandangan umuum fraksi diantaranya:

1. Fraksi Golongan Karya

Kami sependapat dan menjadi perhatian dalam pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan di Sumatera Selatan, dan terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah dilakukan pembenahan untuk peningkatan transparansi dalam penerimaan PPDB tersebut melalui 4 jalur yaitu jalur afirmasi, jalurmutasi perpindahan orang tua, jalur zonasi dan jalur prestasi.

2. Fraksi PDI Perjuangan

Terkait dengan adanya kewajiban/utang belanja Pemerintah Provinsi telah diakomodasi melalui pergeseran anggaran tahun 2024.

Baca Juga: Kondisi Terkini Setelah Sumbagsel Blackout

3. Fraksi Partai Gerindra

Terkait dengan nilai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 154,80 miliar, dapat kami jelaskan bahwa nilai tersebut merupakan saldo untuk pembayaran gaji pegawai bulan Januari 2024, sisa kas pada bendahara sekolah penerima dana BOS, dan kas bendahara BLUD untuk dipergunakan pada tahun anggaran 2024.

4. Fraksi Partai Demokrat

Terkait pembuatan peraturan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan stasiun LRT ampera, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit, RDTR merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini pemerintah Kota Palembang dan saat ini RDTR dimaksud sedang dalam tahap penyusunan peraturan daerah pada pemerintah Kota Palembang.

5. Fraksi PKB

Terkati realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kami akan terus melakukan pembenahan dalam sistem pemungutan dan pengelolaan PAD termasuk memperbaiki layanan pajak dan retribusi serta mengurangi kebocoran dengan meningkatkan inovasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.