Aiptu FN Ditetapkan Tersangka Penganiayaan Debt Collector

SuaraSumsel.id - Penyidik Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan Aiptu FN sebagai tersangka, Jumat (26/04/2024).

Kabid Humas Polda Sumsel Sunarto mengatakan, Aiptu Fn ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan berat yang dilaporkan salah satu debt collector.

“Terkait penanganan perkaranya, ditegaskan bahwa penyidik Ditreskrimum dan Propam Polda Sumsel berkomitmen dalam menangani perkaranya dan penyidik bertindak secara profesional dan proporsional," ujar Sunarto dikutip dari Sumselupdate--jaringan Suara.com.

Ia mengatakan, kedua pihak baik Aiptu FN dan debt collector telah saling melapor dan kedua perkara ditangani secara profesional oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel.

Baca Juga: 2 Debt Collector Ditetapkan Tersangka Karena Kasus Penembakan Aiptu FN

Sunarto menerangkan, awalnya pihak debt collector melaporkan Aiptu FN atas dugaan penganiayan terhadap korban Dedi Zuheriansyah sesuai laporan : LP/B/ 321/III/2024/SPKT POLDA SUMSEL,tgl 23 Maret 2024, pelapor Dira Oktasari tentang penganiayan berat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Penanganan kasus ini berproses dan tetap berjalan, terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini dilakukan pemeriksaan.

Kedua Laporan Polisi pelapor Desrummiaty, dengan terlapor Robert dkk (debt colector) atas dugaan perampasan dan atau pengeroyokan atau percobaan pencurian dengan kekerasan sesuai LP/B/322/III/2024/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, tgl 23 maret 2024, Tentang pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan, perampasan, turut serta membantu sesuai dengan pasal 365 KUHP, 170 KUHP, 368 KUHP, 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 th penjara.

Penanganan kasus ini juga berproses, penyidik telah menetapkan 2 terlapor sebagai tersangka RB dan BB.

Berdasarkan keputusan MK No 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, dan ditegaskan lagi oleh putusan MK No 2/PUU-XIX/2021 tanggal 21 Agustus 2021 yang menjelaskan apabila debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku dan harus dilakukan eksekusi melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga: Jadi Tersangka Pelecehan Seksual, Begini Respons Pihak Dokter MY

Terhadap perkara ini putusan MK tersebut diatas merupakan dasar adanya mensrea terhadap kegiatan kegiatan penarikan mobil dijalan oleh debt colector yang tidak sesuai dengan keputusan MK tersebut.