Profil Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya, Pernah Menjabat Ketua Bawaslu

SuaraSumsel.id - KPU RI telah melantik 5 komisioner KPU Sumatera Selatan (Sumsel), awal pekan ini. Dalam musyawarah antar komisioner disepakati jika sosok Andika Pranata Jaya menjadi Ketua KPU Sumsel.

Dalam riwayat profesi Andika, diketahui jika pria kelahiran 25 Maret 1981 ini pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Sumsel, pada periode 2012-2017.

Berdasarkan pengalaman organisasi ialah adalah seorang kader HMI sejak tahun 1999 sampai dengan 2006. Selain itu iala pernah menjadi tenaga ahli divisi SDM, Organisasi, dan Puslitbag Setjen KPU RI, pada tahun 2022-2023.

Andika Pratama juga pernah mencatat pengalaman di dunia kewartawanan. Dia menjadi redaktur politik sejak tahun 2006-2012.

Baca Juga: Ditetapkan Tersangka Korupsi KONI Sumsel, Mantan Ketua Harian AT Kembalikan Rp250 Juta

Pada tahun 2022, ia mengikuti intensive training program in Leadership Management dan Electrion, Notherm Illinois University di Amerika Serikat.

Andika pun menjabat sebagai divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga. Dia mengatakan KPU pada kekinian pihaknya bersiap pada pengadaan logistik pemilu tahap II.

"Saat ini, KPU Sumsel bersiap dengan pada pengadaan kontrak surat suara DPD dan DPR provinsi. Untuk di kabupaten/kota, surat kontrak tahap II untuk anggota DPRD Provinsi, DPD, sekaligus formulir, plano, termasuk alat bantu tuna netra," ucap Andika.

Pada hari ini pun, Andika mengatakan rapat koordinasi komisioner dengan seluruh divisi guna melakukan rapat kerja, sekaligus menajamkan agenda kegiatan guna memitigasi persiapan penting pada 14 Februari.

"KPU sudah memitigasi persiapan, termasuk KPPS, sedang menunggu arahan dari KPU RI soal itu. Informasinya, pertengahan Januari. Setidaknya KPPS di Sumsel, yakni 25.985 TPS dikali 7 orang kebutuhannya," kata Andika.

Baca Juga: Berikut 5 Nama Komisioner KPU Sumsel Periode 2023-2028 Dilantik di Jakarta Sore Ini

Selain Andika, empat komisioner lainnya yakni Prahara Andri Kusuma menjabat Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Handoko menjabat Divisi Teknis Penyelenggaraan, Nurul Mubarok menjabat Divisi Hukum dan Pengawasan dan Rudiyanto Pangaribuan menjabat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.