SuaraSumsel.id - Masa jabatan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya akan berakhir pada bulan Oktober 2023. Pihak DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) pun memastikan akan mengusulkan nama pejabat (PJ) Gubernur Sumsel yang sekaligus diumumkan pada September nanti.
Dari sejumlah tokoh yang disebut-sebut menjadi calon PJ tersebut ada nama mantan Kapolda Sumsel, Sekda Provinsi Sumsel, sekaligus ada sosok wanita yang merupakan adik Mendagri Tito Karnavian, Diah Natalisa.
Berikut profil Diah Natalisa yang kekinian juga memegang jabatan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemen PAN-RB yang merupakan kementerian bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Profesor perempuan ini pun sangat aktif di sejumlah kegiatan menuju pemerintahan yang digital. Dari harta kekayaan yang dipublish pada tahun 2021, Diah memiliki harta kekayaan mencapai angka Rp10 miliar.
Diah Natalisa yang kekinian menjabat sebagai deputi bidang pelayanan publik, juga merupakan putri asli daerah Sumatera Selatan (Sumsel), sama seperti Mendagri Tito Karnavian.
Melansir sejumlah sumber disebutkan jika profesor perempuan ini, mengeyam pendidikan di strata satu Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Dia kemudian melanjutkan S2 University of Kentucky dan setelahnya S3 Universitas Airlangga.
Disebutkan nama Diah Natalisa juga dimajukan menjadi PJ Gubernur Sumsel bersamaan dengan Mantan Kapolda Sumsel, Eko Indrra Heri. Selain Eko, ada dua pejabat nasional yang masih menjabat dengan pangkat jenderal juga disebut dimajukan sebagai calon PJ Gubernur Sumsel.
Meski demikian, Wakil ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki belum lama ini mengatakan meski ada sejumlah nama yang beredar namun DPRD Sumsel hingga saat ini belum memutuskan tiga nama yang diusulkan ke Kemendagri.
“Nanti pada 1 September DPRD Sumsel akan putuskan usulan 3 nama ke Kemendagri, saat ini belum dan ini harus juga ada usulan dari daerah dan kami sampai sekarang belum membahas itu,” ujarnya menjelaskan.
Baca Juga: PMN Sumsel Ajak Milenial Latih Budi Daya Ikan Lele di Palembang
Keputusan mengenai PJ Gubernur, sepenuhnya berada di Mendagri Tito Karnavian dengan mempertimbangkan usulan dari kalangan legislatif daerah.
Berita Terkait
-
BREAKING NEWS! Perayaan 17 Agustus di Palembang Mendadak Dibubarkan Polisi
-
Luhut Digantikan Sandiaga Uno, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Menteri Pengganti saat Lawatan ke Afrika
-
Sejoli di Palembang Kompak Rampok Motor ABG 12 Tahun, Modusnya Bikin Geleng-Geleng
-
Tumpah Ruah Warga Palembang Saksikan Bidar dan Perahu Hias Setelah Ditiadakan Saat Pandemi
-
2 Perusahaan di Sumsel Didenda Kasus Karhutla: PT WAJ Rp466,46 M, PT RAJ Rp199,56 M
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Mahasiswa Kemah di Kantor Gubernur Sumsel saat Sumpah Pemuda, Desak Transparansi Anggaran Karhutla
-
Sopir Logistik Diminta Setop Masuk Empat Lawang, Ada Cerita Perampokan Pukul 05.00 WIB
-
PBB IGM Palembang Menunggak Rp2,33 Miliar, Bapenda dan Yayasan Beda Pandangan soal Status Nirlaba
-
438 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Siapa Menghitung Kerugian Perempuan dan Anak akibat Karhutla?
-
Edison Didakwa Terima Rp4,67 Miliar dalam Kasus Smart Board, Jaksa Ungkap Dugaan Transaksi Bertahap