Usai Menduduki Lahan PT TMM, Petani Suka Mukti Dilaporkan Dua Kasus ke Polisi

SuaraSumsel.id - Usai aksi petani Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji menduduki lahan yang diserobot PT. Treekreasi Marga Mulya atau TMM, kini petani dilaporkan ke polisi.

Pelaporan ini dilaporkan pada dua kasus yang berbeda. Belum lama ini, masyarakat tani di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaporkan atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan cap pemeritah desa. Pada kasus ini, sebenyak empat petani yang sudah diperiksa oleh Polres Ogan Komering Ilir (OKI).

Pelaporan kasus ini baru diketahui dilakukan oleh Kepala Desa Suka Mukti. "Setelah aksi tersebut, masyarakat petani dilaporkan ke polisi. Pelaporan dua kasus yang berbeda," ujar Kuasa hukum warga desa, Pius Situmorang, Jumat (26/11/2021).

Pada kasus ini disebutkan jika sertifikat yang dimiliki oleh petani bermasalah. Pelaporan ke polisi jika ada sertifikat yang menggunakan tanda tangan dan cap kantor pemerintah desa yang palsu.

Baca Juga: Buron 5 Bulan, 3 Tersangka Pembunuhan di Kota Karang Ditangkap di Perbatasan Jambi-Sumsel

"Sekarang masih dalam diperiksa atau diminta klarifikasi atas pelaporan tersebut di Polres, pemeriksaannya pada minggu lalu," sambung Pius.

"Pelaporan ini pun masih selidiki, soal keabsahan sertifikat. Tapi kali dalam legalitasnya, 'kan mana mungkin ya sertifikat bisa salah. Apalagi saat ini, pembagian sertfikat bagi petani sudah menjadi program Pemerintahan Jokowi," terang Pius.

Selain dilaporkan atas kasus pelaporan sertifikat yang bermasalah, masyarakat petani juga dilaporkan 

Pasca masyarakat mengambil alih tanah yang telah dirampas PT TMM selama puluhan tahun, yang dimana masyarakat masih berada di lokasi sampai hari ini.

Masyarakat mengambil alih tanah, bukanlah tanpa dasar, yang dimana masyarakat memiliki surat keterangan adat atas tanag, sehingga pada tahun 2020 Badan Pertanahan OKI menerbitkan sertifikat melalui program ptsl, yang dimana program ptsl tersrbut merupakan kebijakan presiden jokowi yang sangat populer (bagi2 sertifikat).

Baca Juga: Polda Sumsel Bantu Polres Bengkulu Selidiki Kebakaran Minimarket New Khatulistiwa

Setelah hampir 1 bulan masyarakat mengambil alih tanah, masyarakat sangat menyangkan, tentu juga sangat menyakitkan, atas adanya laporan pidana dipolres oki, dengan laporan pasal 263 KUHP

setelah dikonfirmasi oleh penyidik pelapornya adalah Kepala Desa Suka Mukti Bapak Sutamar dan dan ada juga laporan pasal 385 KUHP mengenai penyerobotan tanah yang dilakukan dengan pelapor pihak perusahaan, PT.TMM. 

"Kami melihat laporan pidana ini hanya ingin mengalihkan persoalan konflik agraria yang terjadi saat ini. Kami pun menduga adanya mafia tanah yang bermain dan terlibat," ujarnya kepada Suarasumsel.id.

Seharusnya, menurut Pius, konflik agrarianya yang terlebih dahulu harus segera diselesaikan.

"Pada faktanya penjabat-pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan tidak kunjung menyelesaikan sampai hari ini," ujar dia.

Pius berharap pelaporan yang kini berada di tangan penegak hukum bisa mendapatkan berkeadilan. Mengingat permasalahan konflik atas lahan berhubungan dengan sumber penghidupan masyarakat tani.

"Kasus ini seolah ada upaya pelaporan yang disengaja. Jika lahan masih berkonflik, harusnya pelaporan perusahaan mengenai penyeberotan belum bisa ditindaklanjuti. Penyerobotan milik siapa, 'kan jelas-jelas masyarakat yang punya sertifikat tanah," tegas Pius.

Meski demikian, Pius dan sejumlah warga lainnya masih akan mengupayakan adanya penyelesaian dan pengembalikan lahan yang sudah bersertifikat milik petani.

Belum lema ini, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OKI) sudah menggelar pertemuan antar petani dan perusahaan namun tidak juga memperoleh kepastian penyelesaian atas lahan yang sudah bersetifikat milik masyarakat tersebut.

Sebelumnya, ratusan petani pun berusaha menduduki lahan perusahaan sawit tersebut. Permasalahan lahan yang tidak kunjung terselesaikan meski masyarakat petani memiliki sertifikat dari program transmigrasi.

Petani selama ini kehilangan akses lahan akibat lahan yang bersertifikat tersebut diserobot oleh perushaaan sejak tahun 1991. Masyarakat pun baru bisa melihat HGU perusahaan saat mediasi yang difasilitasi kepolisian, usai aksi menduduki lahan tersebut.