- Pantau Gambut mencatat 15.067 titik panas terjadi pada Juli 2026 di berbagai wilayah Indonesia.
- Paparan asap kebakaran hutan memicu gangguan kesehatan pernapasan serta menghambat aktivitas belajar anak-anak.
- Perempuan menanggung beban rumah tangga yang semakin berat akibat terbatasnya akses air dan pangan.
SuaraSumsel.id - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya meninggalkan lahan terbakar dan kabut asap. Di balik krisis ekologis tersebut, anak-anak dan perempuan menghadapi dampak yang lebih panjang, mulai dari risiko gangguan pernapasan hingga bertambahnya beban keluarga ketika kualitas udara memburuk.
Temuan Pantau Gambut menunjukkan 15.067 titik panas terdeteksi pada Juli 2026 atau melonjak 549 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi di sejumlah wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatat 4.874 titik dan Papua Selatan 4.220 titik.
Perwakilan warga Merauke, Beatrix Gebze, mengatakan paparan asap berkepanjangan telah menjadi ancaman serius bagi anak-anak dan perempuan di wilayah terdampak. Kondisi tersebut diperburuk dengan sulitnya akses terhadap fasilitas kesehatan, air bersih dan pangan. “Karhutla di Papua Selatan bukan lagi sekadar krisis ekologis, melainkan ancaman langsung bagi keselamatan perempuan dan anak,” tegas Beatrix.
Menurut dia, paparan asap berkepanjangan dapat memicu ISPA pada anak-anak. Di sisi lain, keluarga harus menghadapi keterbatasan kebutuhan dasar ketika sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan ikut terdampak.
Baca Juga:Sumsel Makin Membara, 449 Hotspot Karhutla Mengintai Kesehatan Pernapasan Warga
Anak menjadi kelompok rentan
Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan ketika kabut asap menyelimuti permukiman. Sistem pernapasan mereka yang masih berkembang membuat paparan udara tercemar menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Krisis karhutla juga dapat mengganggu aktivitas anak. Ketika kualitas udara memburuk, kegiatan di luar rumah perlu dibatasi. Aktivitas sekolah, bermain dan kegiatan sosial anak pun dapat ikut terdampak.
Persoalan kesehatan tersebut kemudian berimbas kepada keluarga. Orang tua harus memberikan perhatian lebih ketika anak mengalami gangguan pernapasan, sementara akses terhadap layanan kesehatan tidak selalu mudah bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.
Perempuan menghadapi beban berlapis
Baca Juga:Musim Kemarau Ekstrem, Kilang Plaju Salurkan Bantuan Logistik untuk Petugas BPBD Sumsel
Dampak karhutla juga dirasakan berbeda oleh perempuan. Ketika anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan, perempuan kerap berada di posisi yang harus memastikan kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Dalam situasi ketika air bersih, pangan atau akses layanan kesehatan terbatas, beban tersebut dapat semakin berat.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Irene Natalia Lambung, menilai perempuan adat belum ditempatkan sebagai subjek yang setara dalam upaya mitigasi krisis iklim.
“Solusi yang ada sekadar cuci tangan dan membiarkan perempuan menanggung dampak krisis secara mandiri,” kata Irene.
Ia juga menyoroti belum adanya iktikad politik pemerintah untuk mengeksekusi putusan Citizen Law Suit (CLS) Gerakan Anti Asap (GAAS) yang telah dimenangkan warga sejak 2019.
Sumsel ikut menghadapi tekanan karhutla
Dampak karhutla terhadap perempuan dan anak juga relevan dengan kondisi Sumatera Selatan yang kini memasuki periode rawan kebakaran. Data BPBD Sumsel menunjukkan 449 hotspot terdeteksi pada 20 Agustus 2026. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 133 titik.
Pada saat yang sama, kualitas udara Palembang sempat berada dalam kategori tidak sehat. ISPU Palembang tercatat mencapai 123 pada 21 Agustus 2026.
Asap dari karhutla di wilayah sekitar dapat terbawa angin menuju wilayah perkotaan. Kondisi ini membuat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal dekat lokasi kebakaran.
Dinas Kesehatan Sumsel juga mencatat 259.297 kasus ISPA sepanjang Januari-Juni 2026. Meski angka tersebut tidak dapat secara langsung dikaitkan seluruhnya dengan karhutla, peningkatan risiko gangguan pernapasan menjadi perhatian ketika kualitas udara memburuk.
Krisis yang tidak berhenti ketika api padam
Dari Sumatera Selatan, Juru Kampanye Perkumpulan Rawang, Kartika Lestari, menilai krisis karhutla telah memperdalam ketidakadilan sosial dan gender. “Karhutla di Sumatera Selatan telah memperdalam ketidakadilan sosial dan gender,” ujar Kartika.
Perkumpulan Rawang mendesak pemerintah mengambil langkah cepat dengan memberikan perlindungan khusus, layanan kesehatan serta pemulihan ekonomi bagi perempuan dan anak di wilayah terdampak.
Sorotan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Ada persoalan lain yang harus ditangani setelah kebakaran, yakni kesehatan masyarakat, keberlangsungan pendidikan anak, akses kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi keluarga.
Hotspot melonjak 549 persen
Pantau Gambut mencatat eskalasi titik panas pada Juli 2026 terjadi secara signifikan. Selain Kalimantan Barat dan Papua Selatan, Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam.
Wilayah tersebut sebelumnya relatif stabil di kisaran 200 titik panas per bulan sejak Januari 2026. Namun pada Juli, jumlahnya melonjak menjadi 2.821 titik panas.
Pantau Gambut menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan pengelolaan lahan dan perlindungan masyarakat yang belum terselesaikan. Organisasi tersebut juga mendesak pemerintah mengevaluasi izin konversi lahan gambut oleh korporasi skala besar.
Juru Kampanye Pantau Gambut Putra Saptian mengatakan perlindungan ekosistem gambut tidak seharusnya dikompromikan atas nama pembangunan. “Selama perlindungan gambut terus dinegosiasikan, krisis ini akan terus memakan korban,” ujarnya.
Bagi perempuan dan anak yang tinggal di wilayah terdampak, krisis karhutla bukan hanya persoalan ketika api terlihat. Dampaknya dapat berlanjut ketika asap masuk ke rumah, aktivitas anak terganggu dan perempuan harus menghadapi tambahan tanggung jawab untuk menjaga keluarga.
Karena itu, penanganan karhutla tidak hanya menyangkut seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga seberapa serius negara melindungi mereka yang paling rentan ketika bencana terjadi.
