- Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palembang mencatat program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau lebih dari dua juta penerima manfaat di Sumatera Selatan.
- Pemerintah menghadapi tantangan berupa sepuluh dapur yang dihentikan operasionalnya sementara karena belum memenuhi standar kebersihan serta pengelolaan limbah.
- Ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan berpotensi mengganggu pelaksanaan program apabila aktivitas belajar di sekolah terpaksa harus diliburkan.
SuaraSumsel.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat persoalan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, yakni belum meratanya layanan serta masih adanya dapur MBG yang belum memenuhi standar operasional.
Data Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang mencatat sebanyak 2.036.667 penerima manfaat telah menerima layanan MBG yang tersebar di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Program tersebut didukung oleh sekitar 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi.
Kepala KPPG Palembang, Nurya Hartika Sari, mengatakan pemerataan program masih terus dilakukan karena masih ada sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau.
"Untuk pemerataannya sudah ada di 17 kabupaten/kota. Penerima manfaatnya ada sekitar 2.036.667 dengan jumlah dapur sekitar 800 SPPG yang operasional di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan," ujarnya.
Baca Juga:Bangunan Dapur MBG di Muara Enim Jadi Sasaran Maling, Motor dan Ponsel Raib
Menurut Nurya, penambahan dapur MBG masih akan terus dilakukan. Namun, pembukaan dapur baru harus menyesuaikan kesiapan infrastruktur dan pemenuhan berbagai persyaratan operasional.
Persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah masih adanya 10 dapur MBG di Sumsel yang untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya.
Dapur-dapur tersebut belum dapat kembali melayani masyarakat karena masih harus melengkapi sejumlah persyaratan, mulai dari kesiapan infrastruktur, pengelolaan limbah, hingga pemenuhan standar kebersihan.
"Untuk di Sumsel ada 10 yang masih dalam tahapan suspensi sementara. Tetapi tetap kita tinjau melalui koordinator regional dan koordinator wilayah di masing-masing kabupaten dan kota," katanya.
Ia menjelaskan, setiap dapur MBG wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar. Selain itu, pengelola juga harus memastikan pengelolaan limbah berjalan dengan baik serta memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Baca Juga:Cacing Diduga Muncul di Menu MBG Musi Rawas, Ini 6 Fakta yang Terungkap
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan yang diberikan.
Dengan jumlah penerima yang telah menembus angka 2 juta orang, pengawasan terhadap dapur MBG menjadi faktor penting untuk memastikan makanan yang disalurkan benar-benar aman dan layak dikonsumsi.
Di sisi lain, Sumsel juga menghadapi tantangan lain, yakni ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Meskipun sejauh ini belum memengaruhi pelaksanaan program, pemerintah mengakui bahwa kondisi tersebut berpotensi berdampak apabila aktivitas belajar di sekolah harus dihentikan.
Jika sekolah diliburkan akibat memburuknya kualitas udara, pelaksanaan MBG akan dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya.
Ke depan, pemerataan layanan, penambahan dapur, peningkatan infrastruktur, serta pengawasan terhadap standar kebersihan diperkirakan akan menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Selatan.
