- WALHI Sumsel resmi melaporkan tiga perusahaan ke Polda Sumsel pada 13 November 2026 karena dugaan karhutla.
- Pelaporan ini didasarkan pada temuan 19.199 titik panas serta investigasi lapangan di wilayah konsesi perusahaan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.
- WALHI mendesak kepolisian agar menyelidiki unsur kelalaian, penegakan hukum, serta pertanggungjawaban pidana korporasi secara transparan.
SuaraSumsel.id - Sebanyak 19.199 titik panas atau hotspot teridentifikasi di wilayah konsesi tiga perusahaan di Sumatera Selatan (Sumsel) sepanjang 1 Agustus hingga 26 Oktober 2026. Temuan tersebut menjadi dasar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel melaporkan tiga perusahaan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketiga perusahaan yang dilaporkan yakni PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Golden Blossom Sumatra (GBS), dan PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis. WALHI meminta kepolisian tidak hanya mengusut penyebab kebakaran, tetapi juga mendalami kemungkinan unsur kelalaian dan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel, Galang, mengatakan laporan tersebut merupakan tindak lanjut pemantauan titik panas, analisis spasial citra satelit, dan investigasi lapangan yang dilakukan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.
"Pelaporan ini merupakan langkah kami untuk mendorong penegakan hukum terhadap dugaan karhutla di wilayah konsesi perusahaan. Kami tidak hanya melihat banyaknya titik panas, tetapi juga melakukan analisis spasial dan investigasi lapangan. Karena itu, kami meminta Polda Sumsel mengusut penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya unsur kelalaian dan pertanggungjawaban pidana korporasi," ujar Galang.
Baca Juga:28 Hari Kasus Pengeroyokan Wartawan, Koalisi Pers Beri Polda Sumsel Ultimatum 1 Minggu
Berdasarkan analisis spasial WALHI terhadap data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, konsesi PT BMH tercatat memiliki 17.753 hotspot. Sementara itu, sebanyak 1.134 hotspot teridentifikasi di wilayah konsesi PT GBS dan 312 titik lainnya berada di konsesi PTPN VII Cinta Manis.
Laporan tersebut disampaikan WALHI Sumsel kepada Polda Sumsel pada 13 November 2026. Organisasi lingkungan itu juga meminta penyidik memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran.
PT Bumi Mekar Hijau Catat 17.753 Hotspot
Dari tiga perusahaan yang dilaporkan, wilayah konsesi PT BMH mencatat jumlah hotspot paling besar, yakni 17.753 titik selama periode pemantauan WALHI.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya. Konsesi PT GBS tercatat memiliki 1.134 hotspot, sedangkan PTPN VII Cinta Manis sebanyak 312 hotspot.
Baca Juga:Dari Sungai Musi, WALHI Sumsel Kirim Pesan ke COP31: Hentikan Eksploitasi Alam
WALHI tidak hanya mengandalkan data satelit dalam menyusun laporan. Tim investigasi juga melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah lokasi yang terindikasi mengalami kebakaran.
Salah satu lokasi yang dipantau berada di wilayah konsesi PT BMH, tepatnya di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Dalam pemantauan pada 14 September 2026, tim menemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan areal. Berdasarkan analisis spasial citra satelit periode 19 Agustus hingga 1 Oktober 2026, luas areal terbakar pada lokasi pemantauan tersebut diidentifikasi mencapai sekitar 4.834 hektare.
Lokasi itu merupakan ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. Tim WALHI juga melakukan pengukuran tinggi muka air dan mencatat angka sekitar 110–120 sentimeter.
Galang menjelaskan, temuan lapangan tersebut menjadi bagian penting dalam laporan kepada kepolisian. Menurut WALHI, pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi lokasi kebakaran, tetapi juga perlu menelusuri kondisi lingkungan dan sistem pencegahan kebakaran di wilayah konsesi.
"Temuan lapangan ini penting untuk didalami lebih lanjut oleh penyidik. Ada aspek pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta kewajiban perusahaan dalam melakukan pencegahan. Semua itu perlu diperiksa agar penyebab kebakaran dan kemungkinan kelalaian dapat diketahui secara terang," kata Galang.
