- KPK menetapkan Bupati Edison sebagai tersangka, sehingga Pemerintah Provinsi menunjuk Sumarni sebagai Plt Bupati Muara Enim.
- Sumarni berwenang menjalankan operasional pemerintahan sehari-hari, pelayanan publik, serta koordinasi kebijakan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
- Sebagai Plt, Sumarni memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan mutasi pejabat atau mengubah program pembangunan strategis daerah.
"Loyalitas kita bukan kepada personal, tetapi kepada sistem dan pengabdian kepada masyarakat," ujar Sumarni.
Pernyataan ini menjadi salah satu pesan paling penting yang muncul setelah penunjukannya sebagai Plt Bupati.
Menjaga Proyek Strategis Tidak Berhenti
Selain stabilitas birokrasi, perhatian besar juga tertuju pada berbagai proyek strategis yang sedang berjalan di Muara Enim.
Baca Juga:Mengenal RUMPUN HIJAU, Program yang Dorong Perempuan Ambil Peran dalam Transisi Energi
Sebagai daerah yang menjadi salah satu pusat ekonomi Sumatera Selatan, Muara Enim memiliki sejumlah program pembangunan yang masuk dalam agenda prioritas pemerintah daerah.
Herman Deru mengingatkan agar seluruh program yang telah direncanakan dalam RPJMD tetap berjalan sesuai target. "Fokus pada visi dan misi. Bagaimanapun Bupati dan Wakil Bupati adalah satu paket yang menentukan arah pembangunan Muara Enim. Proyek-proyek strategis harus terus berjalan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal," katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Sumarni dalam beberapa bulan ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga kesinambungan pembangunan tanpa menimbulkan stagnasi.
Di luar persoalan birokrasi dan pembangunan, ada tantangan yang tidak kalah besar, yakni memulihkan kepercayaan masyarakat.
Kasus yang menjerat kepala daerah tentu memunculkan pertanyaan publik mengenai tata kelola pemerintahan.
Baca Juga:Siapa Titin Rita Lestari? Ketua Tim BPK Sumsel yang Kini Jadi Tersangka KPK Bersama Edison
Karena itu, Sumarni menilai peristiwa yang terjadi harus menjadi momentum untuk memperkuat pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Ia menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang selama ini sering menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Komitmen tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berupaya menjaga akuntabilitas sekaligus memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Ujian Kepemimpinan Dimulai
Dalam pidatonya, Sumarni mengaku tidak memandang amanah sebagai Plt Bupati sebagai sebuah kebanggaan. Sebaliknya, ia melihat jabatan tersebut sebagai ujian yang harus dihadapi bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
"Hari ini kita berduka dan berkeprihatinan atas kondisi yang terjadi. Tugas dan tanggung jawab ini bukan kebanggaan, melainkan ujian yang harus kita pikul bersama," katanya.
