- Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Sumatera Selatan tumbuh 5,00 hingga 5,80 persen pada 2026 meskipun terjadi ketidakpastian ekonomi global.
- Pertumbuhan didorong oleh aktivitas kredit perbankan yang meningkat 10,54 persen serta penguatan digitalisasi sistem pembayaran bagi pelaku UMKM.
- Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin guna menjaga stabilitas Rupiah dari dampak konflik Timur Tengah.
SuaraSumsel.id - Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik dan gejolak pasar keuangan internasional, perekonomian Sumatera Selatan justru menunjukkan daya tahan yang kuat. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumsel sepanjang 2026 tetap berada pada kisaran 5,00 hingga 5,80 persen, lebih tinggi dibanding sejumlah daerah lain yang masih menghadapi tekanan perlambatan ekonomi.
Optimisme tersebut disampaikan dalam forum BERSUA (Berjejaring dan Bersinergi untuk Akselerasi) yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel di Palembang, Rabu (10/6/2026). Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, hingga media untuk membahas arah perekonomian daerah di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menegaskan bahwa tantangan ekonomi global saat ini memang tidak ringan. Gejolak yang dipicu konflik di Timur Tengah telah mendorong ketidakpastian pasar keuangan dunia, memicu tekanan terhadap nilai tukar berbagai mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah. Namun demikian, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia dan Sumatera Selatan masih berada dalam kondisi yang kuat.
"Kami optimis dan akan all out memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah," ujar Bambang Pramono.
Baca Juga:Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Ini Dampaknya bagi Kelas Menengah dan UMKM di Sumsel
Tumbuh di Tengah Ketidakpastian
Data terbaru menunjukkan perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh 5,34 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi di daerah masih bergerak positif meskipun dunia sedang menghadapi tekanan akibat perang, perlambatan perdagangan global, dan ketidakpastian investasi internasional.
Tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan daerah juga menunjukkan performa yang sehat.
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tumbuh 7,03 persen. Sementara penyaluran kredit meningkat 10,54 persen, menunjukkan aktivitas konsumsi dan investasi masyarakat serta dunia usaha masih terus bergerak.
Bagi ekonom, pertumbuhan kredit sering dianggap sebagai salah satu indikator penting untuk melihat optimisme pelaku usaha. Ketika kredit terus tumbuh, artinya dunia usaha masih melakukan ekspansi dan masyarakat masih memiliki keyakinan terhadap kondisi ekonomi ke depan.
Baca Juga:FESyar Sumatera 2026 Perkuat Sinergi untuk Akselerasi Ekonomi Syariah Regional
Rupiah Tertekan, BI Ambil Langkah Antisipasi
Meski optimistis terhadap prospek ekonomi daerah, BI mengakui tekanan eksternal masih menjadi tantangan serius.
Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026, Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen sebagai langkah lanjutan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran.
Menurut BI, kebijakan tersebut diambil setelah melihat meningkatnya gejolak global yang dipicu konflik Timur Tengah, tingginya permintaan valuta asing, serta keluarnya sebagian investasi portofolio asing dari Indonesia.
Selain menaikkan suku bunga acuan, BI juga menyiapkan sejumlah langkah tambahan, mulai dari peningkatan daya tarik investasi asing melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pemberian insentif swap lindung nilai (hedging swap), pembukaan kembali fasilitas repo perbankan, hingga peningkatan intensitas operasi moneter untuk menjaga stabilitas Rupiah.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas moneter berupaya memastikan gejolak global tidak berdampak besar terhadap ekonomi domestik.
