Baca 10 detik
- Pemerintah Kota Palembang menerapkan kebijakan WFH dan kewajiban menggunakan transportasi umum bagi 23.000 ASN untuk efisiensi BBM.
- Wali Kota Ratu Dewa mewajibkan ASN menggunakan angkutan umum setiap Selasa pertama setiap bulan guna menekan kemacetan.
- Efektivitas kebijakan transportasi terhambat karena sistem transportasi publik belum terintegrasi optimal dan minimnya alokasi anggaran subsidi.
Kebijakan WFH dan dorongan penggunaan transportasi umum pada dasarnya tidak saling bertentangan. Keduanya merupakan bagian dari upaya efisiensi energi. Namun keduanya berada pada pendekatan yang berbeda.
WFH mengurangi mobilitas dalam jangka pendek. Sementara transportasi publik berperan dalam memperbaiki mobilitas secara jangka panjang.
Apa yang terjadi di Palembang menunjukkan bahwa isu efisiensi energi tidak bisa dilepaskan dari kualitas sistem transportasi.
WFH mungkin menjadi solusi yang relevan untuk saat ini. Namun ke depan, penguatan transportasi publik tetap menjadi kunci jika ingin menciptakan sistem mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Baca Juga:CFD Palembang Bikin Macet Parah, Rencana Launching Akhirnya Ditunda
