- Kebakaran melanda 20 sumur minyak ilegal di area HGU PT Hindoli, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Selasa, 31 Maret 2026.
- Perkumpulan Sumsel Bersih menduga adanya pembiaran aktivitas pengeboran dan pengolahan minyak ilegal yang telah berlangsung secara masif serta terorganisir.
- Pihak terkait mendesak aparat penegak hukum melakukan penindakan tegas serta evaluasi tanggung jawab terhadap Pemkab Muba dan PT Hindoli.
SuaraSumsel.id - Kebakaran besar melanda sedikitnya 20 sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan. Peristiwa yang terjadi di area Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli, Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Selasa (31/3/2026), itu memicu sorotan tajam soal dugaan pembiaran aktivitas ilegal yang berlangsung lama.
Koordinator Advokasi Perkumpulan Sumsel Bersih, Arlan, menyebut kebakaran tersebut bukan kejadian tiba-tiba. Ia mengungkapkan, aktivitas illegal drilling dan illegal refinery di lokasi itu sudah terdeteksi bahkan sebelum insiden terjadi.
“Dua hari sebelum kejadian, kami menemukan aktivitas pengeboran hingga pengolahan minyak ilegal berjalan terbuka di lokasi,” ujar Koordinator Advokasi Perkumpulan Sumsel Bersih, Arlan, dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Menurut Arlan, praktik ilegal tersebut berlangsung terang-terangan, meski di lokasi terpasang spanduk larangan dari aparat. Kondisi ini, kata dia, memperkuat dugaan adanya pembiaran.
Baca Juga:Awal Bulan, Momentum Tepat Upgrade Lemari dengan Promo Spesial Bank Sumsel Babel
Ia juga mengungkap pola aktivitas yang diduga terorganisir, mulai dari penentuan titik sumur, distribusi minyak, hingga pembagian keuntungan.
“Ini bukan aktivitas kecil. Sudah masif dan terstruktur, bahkan ada istilah ‘pengantin’ yang disiapkan sebagai tumbal jika terjadi kecelakaan,” tegas Arlan.
Berdasarkan data sebelumnya, hingga Juli 2025 terdapat sekitar 12.000 sumur ilegal di wilayah Musi Banyuasin. Padahal, pemerintah melalui regulasi telah mendorong penataan sumur rakyat dan penertiban aktivitas ilegal.
Atas kejadian ini, Perkumpulan Sumsel Bersih mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan PT Hindoli ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pembiaran aktivitas ilegal tersebut.
“Kapolda Sumatera Selatan harus mengevaluasi Polres Musi Banyuasin dan mencopot Kapolres jika tidak mampu memberantas aktivitas ilegal ini,” kata Arlan.
Baca Juga:ASN Sumsel WFH Tiap Jumat, Enak atau Justru Jadi Ujian Disiplin?
Selain itu, pihaknya juga meminta Kementerian ATR/BPN mencabut izin HGU PT Hindoli karena dinilai tidak mampu menjaga wilayah konsesi dari aktivitas ilegal yang berulang.
Arlan menegaskan, tanpa tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum, praktik illegal drilling di Musi Banyuasin akan terus terjadi.
“Ini bukan hanya soal kerugian negara, tapi juga ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
