- Ipan Widodo dilantik sebagai Direktur LBH Palembang periode 2025–2029 pada Senin, 8 Desember 2025, menggantikan Juardan Gultom.
- LBH Palembang menegaskan fokus perjuangan pada bantuan hukum struktural, melampaui sidang, meliputi riset dan pengorganisiran.
- Arah advokasi baru mencakup isu agraria, ekologi, perburuhan, serta kekerasan seksual anak di wilayah Sumatera Selatan.
SuaraSumsel.id - LBH Palembang memasuki era baru kepemimpinan. Dalam pelantikan yang berlangsung Senin (8/12/2025), lembaga bantuan hukum yang berada di bawah naungan YLBHI tersebut kembali menegaskan mandat perjuangannya yakni memastikan keadilan tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi menyentuh langsung akar persoalan sosial yang selama ini menekan warga kecil.
Dalam forum pelantikan, LBH Palembang menegaskan bahwa arah perjuangan ke depan tetap berada dalam bantuan hukum struktural yang telah dirintis YLBHI sejak masa Andan Buyung Nasution. Pendampingan masyarakat tidak hanya diukur dari kemenangan dalam persidangan, tetapi juga dari kemampuan membangun kesadaran hukum, memperkuat pengorganisiran di lapangan, hingga memetakan persoalan sosial melalui riset.
LBH memandang dirinya bukan sebagai kantor kuasa hukum biasa, melainkan organisasi perjuangan HAM yang berdiri untuk masyarakat tertindas.
Ipan Widodo, S.H. resmi dilantik sebagai Direktur LBH Palembang periode 2025–2029. Ia menggantikan Juardan Gultom, S.H., M.H., yang memimpin lembaga pada periode 2021–2025. Pelantikan berlangsung dalam suasana penuh solidaritas dengan dihadiri Ketua YLBHI, jaringan organisasi masyarakat sipil, aktivis sosial, serta perwakilan komunitas dampingan dari berbagai wilayah Sumatera Selatan.
Baca Juga:BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Sumsel, 10 Daerah Berisiko Longsor dan Banjir
Penekanan dalam momen pelantikan tampak pada komitmen LBH Palembang untuk memperkuat kerja advokasi di ruang hidup masyarakat desa. Isu konflik agraria, ancaman ekologis, dan hilangnya sumber penghidupan warga dinilai masih menjadi tantangan besar di Sumatera Selatan.
Di sisi lain, isu perburuhan tetap menjadi fokus penting. LBH Palembang tercatat aktif mendampingi korban PHK bersama organisasi buruh Serbuk Sumsel dalam sejumlah proses advokasi. Dalam isu kekerasan seksual terhadap anak, LBH memastikan pendampingan dilakukan tidak hanya secara hukum, tetapi juga menyentuh kebutuhan pemulihan psikologis serta penguatan keluarga.
LBH Palembang juga intens berdiskusi dan berkonsolidasi bersama kelompok warga dampingan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Proses itu menghasilkan pemetaan persoalan mulai dari konflik lahan hingga hambatan warga dalam mengakses layanan keadilan.
"LBH menilai ruang dialog di lapangan sangat penting agar advokasi tidak bersifat top–down, melainkan datang dari kebutuhan riil masyarakat sendiri," ucapnya.
LBH tengah menghadapi peningkatan laporan konflik ruang hidup, kasus kekerasan berbasis gender dan seksual terhadap anak, serta tekanan ekonomi yang memperburuk situasi pekerja.
Baca Juga:Ada Apa dengan Solar Langka sampai Ratusan Sopir Truk Mengamuk di Kantor Gubernur Sumsel?
Dalam pernyataan penutup acara, LBH Palembang menegaskan komitmennya tetap menjaga keberpihakan pada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses terhadap keadilan.
Masyarakat yang takut bersuara, korban PHK yang kehilangan daya tawar, warga desa yang kehilangan ruang hidup, hingga keluarga yang berjuang mendapatkan keadilan atas kekerasan seksual terhadap anak, disebut sebagai alasan mengapa LBH harus terus berada di garis depan perjuangan.
Pelantikan direktur baru ini bukan sekadar seremonial pergantian kepemimpinan, melainkan penanda bahwa perjuangan keadilan harus terus bergerak melampaui ruang sidang. LBH Palembang memastikan bahwa konsolidasi dengan jaringan organisasi rakyat akan terus diperkuat untuk memastikan hukum dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa terkecuali.
