- Ratusan sopir truk FKPSSB berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumsel menuntut ketersediaan akses solar subsidi.
- Para sopir memprotes pembatasan kuota pembelian solar dan praktik pungutan liar di jalur angkutan.
- Pemprov Sumsel berjanji menindaklanjuti dengan rapat bersama *stakeholder* dalam dua minggu ke depan.
SuaraSumsel.id - Suasana halaman kantor Gubernur Sumsel mendadak memanas. Ratusan sopir truk dari berbagai daerah berkumpul, membentangkan spanduk dan menyuarakan tuntutan mereka dengan suara lantang. Mereka datang bukan untuk membuat keributan, tetapi untuk menuntut sesuatu yang mereka anggap sebagai urat nadi kehidupan: akses solar subsidi.
Para sopir yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Sumatera Selatan Bersatu (FKPSSB) mengaku sudah kehabisan kesabaran sejak aturan baru pengaturan solar diberlakukan. Solar yang dulu mudah dibeli kini hanya tersedia di SPBU tertentu pada waktu terbatas.
Di atas kertas SPBU disebut buka 24 jam, namun di lapangan banyak sopir mengaku pasokan solar kosong dan antrean panjang menjadi pemandangan sehari-hari.
Keluhan lain datang dari pembatasan kuota pembelian solar subsidi. Sopir truk roda empat hanya boleh membeli senilai Rp200 ribu, sementara roda enam dibatasi Rp400 ribu. Mereka menganggap pembatasan ini tidak cukup untuk menunjang operasional, terutama sopir jarak jauh yang bekerja hingga tengah malam. Banyak truk akhirnya mangkrak di jalan raya, pekerjaan tertunda, sementara kebutuhan keluarga terus berjalan.
Baca Juga:Yuk Merapat! Bank Sumsel Babel Hadir di Pagar Alam Coffee Festival 2025
Aksi protes juga menyinggung masalah pungli dan premanisme di sejumlah titik jalur angkutan barang. Para sopir menyebut situasi ketidakpastian solar memunculkan oknum yang memanfaatkan keadaan. Ada yang harus membayar agar dapat antre lebih cepat, ada pula yang terpaksa membeli solar eceran dengan harga jauh lebih tinggi karena tidak ingin kehilangan orderan.
Kedatangan massa sopir truk hari itu langsung menarik perhatian jajaran pemerintah provinsi. Setelah perwakilan massa menyampaikan aspirasi, pihak Pemprov Sumsel menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan para sopir. Pemerintah berjanji mengadakan rapat pembahasan bersama stakeholder terkait dalam dua minggu ke depan, termasuk penyedia BBM, perwakilan sopir, dan aparat keamanan.
Namun para sopir menegaskan bahwa janji bukan satu-satunya yang mereka harapkan. Mereka ingin perubahan nyata. Mereka ingin kepastian bahwa solar subsidi benar-benar tersedia 24 jam tanpa batasan kuota yang memberatkan. Mereka ingin kebijakan yang memihak pekerja lapangan, bukan sekadar peraturan yang terlihat ideal di kertas tetapi menghancurkan penghidupan di dunia nyata.
Salah satu sopir bahkan berteriak di tengah kerumunan, suaranya menggetarkan barisan massa. “Kalau truk tidak jalan, barang tidak sampai. Kalau barang tidak sampai, industri berhenti. Kalau industri berhenti, ekonomi lumpuh. Tapi kenapa kami yang terpenting justru paling dipersulit?”
Aksi besar ini menjadi pengingat bahwa transportasi darat adalah tulang punggung distribusi barang di Sumatera Selatan. Kelangkaan solar bukan hanya masalah sopir, tetapi juga menyangkut harga kebutuhan pokok, kelancaran logistik, hingga stabilitas ekonomi daerah.
Baca Juga:Bank Sumsel Babel Hadirkan Layanan Syariah di Tugumulyo OKI, Akses Keuangan Kini Lebih Dekat
Semua mata kini tertuju pada pemerintah provinsi. Mampukah aspirasi para sopir benar-benar diakomodasi? Akankah aturan solar direvisi demi keadilan bagi pekerja angkutan barang? Publik masih menunggu, dan para sopir menyatakan siap kembali turun ke jalan jika kebutuhan mereka tetap diabaikan.
