Alih Kelola Smelter ke PT Timah: Solusi Strategis atau Beban Baru bagi BUMN Tambang?

Baca 10 detik

Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkal Pinang untuk menyaksikan penyerahan enam smelter hasil rampasan negara kepada PT Timah Tbk.
Warga Bangka menyambut kedatangan Presiden dengan antusias di sepanjang jalan menuju lokasi acara.
Presiden menegaskan pentingnya tata kelola sumber daya alam yang transparan dan berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat.

SuaraSumsel.id - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025), dalam kunjungan kerja yang sarat makna bagi tata kelola sumber daya alam nasional. Presiden datang untuk menyaksikan penyerahan enam unit smelter dan sejumlah barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk.

Presiden Prabowo yang menumpangi Maung Garuda Limousine disambut meriah oleh para siswa sekolah dasar di sepanjang jalan menuju lokasi acara. Sorak dan kibaran bendera kecil menjadi pemandangan yang menggambarkan antusiasme warga atas kedatangan Kepala Negara di Pulau Bangka.

Kunjungan dimulai di smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang. Di lokasi tersebut, Presiden meninjau langsung barang rampasan negara yang telah melalui proses hukum dan kini resmi diserahkan oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.

Alih kelola smelter ke PT Timah, apakah solusi strategis atau beban baru bagi BUMN tambang?

Selanjutnya, aset tersebut diteruskan kepada CEO Danantara dan akhirnya diserahkan kepada Direktur Utama PT Timah Tbk sebagai simbol pengembalian aset negara untuk kepentingan rakyat.

Usai acara di Tinindo Internusa, Presiden bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke kantor pusat PT Timah Tbk, didampingi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan sejumlah pejabat tinggi terkait.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya tata kelola sumber daya alam yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional, khususnya di sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

“Negara harus hadir untuk memastikan setiap kekayaan alam dikelola dengan benar dan hasilnya kembali untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Prabowo.

Kunjungan ini menjadi simbol awal penguatan komitmen pemerintah dalam menata ulang sektor tambang nasional, sekaligus memastikan bahwa hasil bumi Indonesia benar-benar dikelola secara berdaulat dan berintegritas.