Strategi tersebut mencakup pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan.
Selain itu, penguatan riset serta pendampingan berbasis data juga menjadi prioritas, agar kebijakan dan program pembangunan tidak hanya reaktif, tetapi berbasis bukti dan kebutuhan lapangan.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik petani maupun pelaku usaha pangan, dipandang krusial agar mereka mampu beradaptasi dengan teknologi dan dinamika pasar.
Tak kalah penting, forum ini juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani untuk memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok.
Semua langkah tersebut akan berjalan efektif jika didukung oleh sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah pembangunan pangan di Sumsel selaras dengan strategi nasional menuju swasembada yang berkelanjutan.
Seluruh strategi tersebut ditujukan untuk menjadikan Sumsel tidak hanya sebagai produsen pangan, tetapi juga sebagai model daerah dengan ketahanan ekonomi berbasis swasembada.
Transparansi dan Akses Data Terbuka
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, BI Sumsel juga merilis Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumsel yang dapat diakses masyarakat melalui situs resmi www.bi.go.id. Laporan ini memuat data penting tentang inflasi, sistem pembayaran, hingga perkembangan sektor riil.
Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinyal bahwa ketahanan pangan bukan hanya isu ketahanan sosial, melainkan investasi jangka panjang dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal dan nasional.
“Forum ini menjadi refleksi nyata bahwa kekuatan ekonomi daerah bisa dibangun dari sawah, ladang, dan sinergi semua pihak,” pungkas Bambang Pramono.
