SuaraSumsel.id - Di balik momen bersejarah pelantikan 3.932 Aparatur Sipil Negara (ASN) di pelataran Benteng Kuto Besak tersimpan pertanyaan besar: seberapa besar anggaran yang harus disiapkan Pemerintah Kota Palembang untuk menggaji dan menafkahi ribuan abdi negara tersebut?
Jumlah ASN baru ini bukan angka kecil, dan konsekuensinya pun tidak sederhana—dari gaji pokok, tunjangan, hingga fasilitas lainnya, semuanya akan menjadi bagian dari beban anggaran yang harus ditanggung negara setiap bulannya.
ASN yang baru dilantik ini terdiri dari gabungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi teknis, kesehatan, dan guru, serta sejumlah kecil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari formasi umum dan lulusan IPDN.
Pelantikan ini merupakan bagian dari realisasi formasi tahun anggaran 2024, yang telah lama dinantikan para tenaga honorer dan pelamar CPNS di Kota Palembang.
Baca Juga:Desakan Buruh Diakomodasi, Gubernur Sumsel Janji Sahkan UMSP Dalam Sepekan
Meski langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat pelayanan publik, tidak sedikit pihak yang mulai menyoroti kemampuan fiskal daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan ASN, terutama jika kelak Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga disamakan antara PPPK dan PNS.
Tak Hanya Gaji Pokok, Tapi Juga TPP dan Seragam
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dengan bangga menyampaikan bahwa PPPK yang baru dilantik akan mendapatkan perlakuan yang setara dengan PNS.
Ini berarti, selain gaji pokok, mereka juga berhak atas tunjangan seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pakaian dinas, dan hak-hak lainnya.
"Sudah kita koordinasikan agar seragam dan penerimaan hak disamakan dengan PNS," kata Dewa.
Baca Juga:Viral Video Siswi SMP di Palembang Berkelahi, Usulan Wajib Militer Muncul
Lebih jauh lagi, ia mengisyaratkan bahwa TPP untuk PPPK saat ini sedang dalam proses pengkajian. Jika disetujui, tentu ini akan menambah beban belanja pegawai dalam APBD Kota Palembang.
Estimasi Kebutuhan Anggaran: Bisa Tembus Miliaran
Mengacu pada standar gaji ASN di Indonesia, gaji PPPK dan CPNS pemula berkisar antara Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan, tergantung pada golongan dan latar belakang pendidikan.
Bila dihitung secara konservatif, dengan asumsi rata-rata gaji Rp4 juta per bulan, maka 3.932 ASN akan membutuhkan sekitar Rp15,7 miliar per bulan, atau lebih dari Rp188 miliar per tahun, hanya untuk gaji pokok saja.
Angka ini belum termasuk TPP, tunjangan keluarga, uang makan, dan fasilitas kerja lain.
Jika TPP yang diberikan misalnya Rp1,5 juta per ASN, maka tambahan anggaran yang dibutuhkan per bulan bisa mencapai hampir Rp6 miliar, atau Rp72 miliar per tahun.
Pemerintah Kota Palembang kini dihadapkan pada tantangan besar: mewujudkan pemerintahan yang kuat dan profesional, namun tetap menjaga keseimbangan fiskal agar tidak terjebak dalam beban belanja pegawai yang membengkak.
Tahap Selanjutnya: Masih Ada 2.009 Menanti
Kepala BKPSDM Palembang, Muhammad Yanurpan Yany, menambahkan bahwa pelantikan kali ini merupakan hasil dari tes PPPK tahap I. Masih ada 2.009 peserta lagi yang akan mengikuti ujian tahap II. Artinya, potensi penambahan beban anggaran bisa makin besar dalam waktu dekat.
“Kita siapkan pelantikan virtual juga karena ada yang berhalangan hadir,” ungkapnya.
Anggaran Besar untuk Harapan Baru
Langkah Pemkot Palembang melantik ribuan ASN tentu patut diapresiasi. Tapi seiring antusiasme itu, ada kebutuhan mendesak untuk menyusun strategi anggaran yang cermat dan transparan. Karena jika tidak disiapkan dengan matang, beban fiskal yang tinggi bisa mengganggu alokasi anggaran untuk sektor lain.
Namun bagi para ASN baru ini, pelantikan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang dalam mengabdi. Kini, mereka dituntut untuk membuktikan bahwa investasi besar negara dalam membiayai mereka bukan sesuatu yang sia-sia.
