TKA SPMB SMA 2025 Sumsel Diminta Dihapus! Ini Alasan Ombudsman

SuaraSumsel.id - Desakan datang dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) yang meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel untuk menghapus Tes Potensi Akademik (TKA) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Prestasi tingkat SMA.

Desakan tersebut mencuat dalam forum resmi Rapat Review Exposed Juknis SPMB SMA yang digelar di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (16/4/2025), dan disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M. Adrian Agustianysah, SH, MHum.

Menurut Adrian, kehadiran TKA dalam seleksi jalur prestasi justru berpotensi membuka celah penyimpangan, karena belum ada sistem yang benar-benar transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

Ia menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan TKA justru menjadi celah permainan sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menjadikan proses seleksi ini sebagai ladang kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Dalam pandangannya, jika sistem dan mekanisme pelaksanaan belum disiapkan secara matang dan profesional, maka penghapusan TKA adalah langkah bijak demi menjaga integritas proses penerimaan peserta didik baru.

Pernyataan ini menjadi peringatan keras sekaligus bahan refleksi bagi semua pihak, agar penyusunan Juknis SPMB 2025 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjawab permasalahan lapangan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.

Adrian menegaskan bahwa dorongan untuk menghapus Tes Potensi Akademik (TKA) bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan hasil dari rangkaian pengawasan dan evaluasi mendalam yang telah dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan selama beberapa tahun terakhir.

Dari pengamatan tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan TKA dalam jalur prestasi SMA justru menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan.

Bukannya menjadi instrumen seleksi yang adil dan objektif, TKA malah berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok.

Sistem yang seharusnya menjunjung meritokrasi dan transparansi, justru dikaburkan oleh praktik-praktik tak sehat yang berlangsung diam-diam di balik dinding institusi pendidikan.