SuaraSumsel.id - Masyarakat di Palembang Sumatera Selatan (Sumsel) harus merogoh kocek lebih banyak imbas kenaikan tarif PDAM Tirta Musi. Kenaikan tarif ini membuat inflasi Palembang meningkat.
BPS pun membenarkan kenaikan tarif air minum PDAM pada kelompok pelanggan I, II, III dan IV per Oktober 2023 akibat biaya operasional.
Tidak hanya kenaikan tarif PDAM, namun sejumlah kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti alistrik dan bahan bakar.
"Realisasi inflasi di Sumatera Selatan sebesar 2,90% (yoy) lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,56% (yoy). Inflasi pada bulan laporan utamanya disumbang oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,31% (mtm)," ujar keterangan pers BPS kepada Suara.com, Kamis (2/11/2023).
Baca Juga:BPBD Bangka Belitung Sebut Kerugian Akibat Karhutla Rp150 Miliar, di Sumsel Lebih Besar?
Kenaikan tarif air minum PDAM menyumbang andil 0,294% (mtm).
"Inflasi ialah kenaikan harga komoditas cabai merah, beras, daging ayam ras dan bensin dengan andil masing-masing sebesar 0,065%, 0,051%, 0,028% dan 0,026% (mtm)," ujar keterangan BPS tersebut.
Mengenai harga cabai sumbang tekanan inflasi karena penurunan pasokan cabai merah di daerah sentra seiring baru masuknya siklus tanam dan kemarau panjang sejak beberapa bulan lalu sebagai dampak fenomena El Nino.
Fenomena El Nino yang terus berkembang di Indonesia juga menyebabkan terjadinya kekeringan lahan berdampak pada tingginya biaya produksi dan berkurangnya luas lahan tanam padi di beberapa wilayah sehingga mendorong kenaikan harga jual beras di masyarakat.
Harga pakan yang masih tinggi menyebabkan tingginya harga komoditas daging ayam ras. Kenaikan harga komoditas bensin disebabkan oleh penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi per Oktober 2023 oleh Pemerintah.
Baca Juga:Berikut 5 Negara Penyumbang Investasi di Sumsel: Terbesar Adalah Singapura Baru Cina
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel menjalankan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Sementara Bank Indonesia perwakilan Sumatera Selatan mengungkapkan jika Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional di 7 (tujuh) titik lokasi, optimalisasi gerakan tanam rumah tangga, serta melakukan kajian efektivitas pemasaran produk pertanian melalui marketplace.
Di tengah kondisi inflasi di Provinsi Sumatera Selatan, BI berkenyakinan jika masyarakat menghadapi kondisi perekonomian pada 6 (enam) bulan ke depan masih tetap kuat, baik dari aspek kegiatan usaha, peningkatan penghasilan, maupun ketersediaan lapangan kerja.
Hal ini sesuai dengan hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia, yaitu ditunjukkan dari angka indeks konsumen yang lebih besar dari 100. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan sebelumnya, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Oktober 2023 tercatat mengalami penurunan, masing-masing menjadi 134,89; 147,56 dan 141,22.
"Diharapkan inflasi dapat tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi, termasuk dampak kenaikan harga energi dan pangan global, serta tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap imported inflation," ujat kepala BI Perwakilan Sumsel, M. Latif
Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan mitra strategis, termasuk penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD).
