"Ketika perpajakan ini lebih transparan dan terbuka, bahkan sangat digital akan sangat mudah melakukan proses pengawasan terutama oleh publik," ujar Amidi memastikan.
Jika pun kongkalikong tersebut masih terjadi maka diisyaratkan memang dua pihak, yakni dari pihak yang berwenang menangih pajak sekaligus wajib pajak punya niatan buruk guna memperkaya diri.
"Itu masih terjadi, berarti memang ada kesepakatan buruk antara dua pihak. Kesepakatan buruk seharusnya tidak terjadi jika dilakukan dengan mekanisme legal, yakni konsultasi yang didukung sistem lebih terbuka dan digital," ucap Amidi.
Dari Dirjen Pajak Sumsel Babel pun menyatakan sudah menjatuhkan hukuman yang berat pada ketiga ASN yang menjadi tersangka suap.
Baca Juga:3 ASN Dirjen Pajak Sumsel Babel Tersangka Suap Pajak Perusahaan Belum Ditahan
Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Romadhaniah mengungkapkan salah satu upaya perbaikan adalah melalui program reformasi perpajakan yang sedang dijalankan.
Program reformasi tersebut terkait dengan perbaikan dan pengembangan di bidang SDM, organisasi, IT, basis data, proses bisnis, serta penyempurnaan regulasi perpajakan.
Dalam keterangan persnya, DJP mengimbau apabila terdapat pegawai yang menjanjikan kemudahan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dengan imbalan tertentu segera laporkan melalui whisteblowing system Kementerian Keuangan di https://www.wise.kemenkeu.go.id/ atau melalui Kring Pajak 1500200 atau email : [email protected]
Kejati Sumsel telah menetapkan ketiga ASN yakni RFG, NWP dan RFH belum dilakukan penahan. Pihak kejati membenarkan jika tersangka pajak tersebut belum dilakukan penahanan.
“Ketiga tersangka saat ini memang belum dilakukan penahanan, akan kita infokan lebih lanjut apabila ada perkembangan selanjutnya,” ungkap Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari melansir sumselupdate.com-jaringan Suara.com.
Baca Juga:3 ASN Tersangka Suap Pajak Perusahaan, Dirjen Pajak Sumsel Babel Ungkap Hal Ini
