SuaraSumsel.id - Pusat Bantuan Hukum atau PBH Peradi Palembang menyelenggarakan penyuluhan hukum “BPHN Mengasuh” dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Pelaksanaan yang berlangsung dua hari tersebut, diikuti oleh ribuan siswa.
“Hari ini PBH Peradi Palembang melaksanakan penyuluhan hukum Program BPHN Mengasuh di SMPN 11 Palembang. Menurut data sekolah jumlah siswa di sini lebih dari 1.000 orang. Pagi ini oleh kepala sekolah seluruh siswanya dikerahkan sebagai peserta,” kataKetua PBH Peradi Palembang, Aina Rumiyati Aziz.
Penyuluhan BPHN Mengasuh yang berlangsung di sekolah yang terletak di komplek Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang tersebut berlangsung mulai pukul 7.00 – 9.00 WIB.
Baca Juga:Aturan Baru, PT KAI Perbolehkan Penumpang Berbuka Puasa Saat Naik LRT Sumsel
Menurut Ratna Dewi Kepala Sekolah SMPN 11, sekolah yang dipimpinnya memiliki 1.118 siswa dan menerapkan jam masuk sekolah pukul 6.45 pagi. Setelah bel berbunyi para siswa berkumpul di lapangan upacara beralaskan tikar lalu bersama-sama membaca Alquran Surat Yasin.
Usai pembacaan Surat Yasin, seluruh siswa bersama-sama mengikuti penyuluhan hukum yang disampaikan advokat Aina Rumiyati Aziz dan Eko Novianti yang menjabat Sekretaris PBH Peradi Palembang.
“Ini kali pertama kami dari PBH Peradi melaksanakan penyuluhan hukum dengan peserta ratusan orang. Menurut kepala sekolah jumlah siswa di SMPN 11 dari kelas 7 sampai 9 berjumlah 1.118 orang. Saya pikir ini rekor tersendiri bagi peserta program BPHN Mengasuh. Awalnya, kami meminta pesertanya 30 sampai 40 siswa,” ujar Aina.
Aina Rumiyati Aziz dan Eka Novianti menyampaikan materi penyuluhan hukum terkait dengan perilaku dan tindakan kejahatan, tentang anak berurusan hukum (ABH), sanksi bagi anak yang berbuat kejahatan.
Beberapa kasus yang pernah terjadi dengan melibatkan anak atau ABH sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. “Semuanya jika menimpa anak-anak itu tidak enak,” kata Aina.
Baca Juga:Konten Makan Daging Babi Penuhi Unsur Penistaan Agama, Lina Mukherjee Bakal Diperiksa Polda Sumsel
Kepada para siswa juga disampaikan tentang sanksi bagi anak yang berbuat kejahatan. Pertama, sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian diancam hukuman pidana penjara kurang dari 7 tahun dan dilakukan pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
- 1
- 2
