SuaraSumsel.id - Pernyataan yang menyebutkan jika bisnis pakaian impor bekas atau kekinian dikenal dengan thrifting akan membunuh UMKM di dalam negeri membuat politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu heran.
Dia pun mempertanyakan data yang dipakai hingga membuat kesimpulan atas pernyataan tersebut. Data apa yang dipakai sehingga bisnis thrifting dianggap merugikan oleh pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.
Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia impor pakaian jadi dari negara China menguasai 80 persen pasar di Indonesia.
Andian mencontohkan di tahun 2019 impor pakaian jadi dari China 64.660 ton sementara menurut data BPS pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton. Dengan kata lain tidak sampai 0,6 persen dari impor pakaian China.
Baca Juga:Makan Babi, Lina Mukherjee Dipolisikan Ustadz Asal Sumsel
"Kalau dikatakan bahwa pakaian thrifting itu membunuh UMKM maka izin saya mau bertanya, data apa yang digunakan para menteri itu?," kata Adian kepada wartawan, Sabtu (18/3/2023).
Pada 2020 impor pakaian jadi dari China sebesar 51.790 ton sementara pakaian bekas impor hanya 66 ton atau 0,13 persen dari impor pakaian dari Cina. Tahun 2021 impor pakaian jadi dari China 57.110 ton sementara impor pakaian bekas sebesar hanya 8 ton atau 0,01 persen dari impor pakaian jadi dari China.
Jika impor pakaian Jadi dari negara China mencapai 80 persen lalu pakaian jadi impor Bangladesh, India, Vietnam dan beberapa negara lain sekitar 15 persen maka sisa ruang pasar bagi produk dalam negeri cuma tersisa maksimal 5 persen.
Itupun sudah diperebutkan antara perusahaan besar seperti Sritex dengan ribuan UMKM dan Pakaian Bekas Impor.
Ia mengatakan jika pakaian bekas impor itu tidak membayar pajak, maka itu juga bisa diperdebatkan karena data yang disampaikannya di atas adalah data BPS yang tentunya juga harus tercatat juga di Bea Cukai.
Baca Juga:Mitsubishi XFC Concept Dikenalkan ke Wong Sumsel, Jawab Kebutuhan Berkendara
"Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendag dan Menkop UMKM? Industri pakaian jadi di negara China atau UMKM Indonesia. Ayo kita sama sama jujur," tantangan Andian
"Kenapa para menteri itu tidak berupaya mengevaluasi peraturan dan jajarannya untuk memberi ruang hidup lebih besar, melatih cara produksi, cara marketing bahkan kalau perlu membantu para UMKM itu menerobos pasar luar negeri. Sekali lagi, mencari kambing hitam memang jauh lebih mudah dari pada memperbaiki diri," pungkasnya.
